PERANAN CINA DAN SURAKARTA

Published February 12, 2013 by trioanaksejarah

Integrasi sosial orang Cina di Surakarta, di satu sisi memiliki ruang sejarah yang sangat kompleks dengan potret tipologi pemukimannya yang menunjukkan fenomena kampung dagang pecinan. Di sisi lain keberadaan orang Cina di Solo memiliki rentang panjang sejarah sosial ekonomi yang sangat tua dalam proses integrasi sosial mereka dengan kaum pribumi, hampir boleh dikatakan ekologi sungai yang masih berfungsi sebagai jaringan trasportasi perdagangan, mereka selalu ada mewarnai aktivitas perdagangan yang lintas etnik. Dalam hal ini peradaban besar sungai bengawan solo periode kuno dijaman Mataram Kartasura, orang Cina sudah bermukim dan meramaikan komunitas dagang disana. Orang Jawa dipedalaman selatan Jawa Tengah karena sifatnya yang inklusif menepuk dada sebagai golongan pribumi pada rentang Mataram Kartasura, tapi momentum sejarah “geger pecinan kartasura” , menunjukkan bahwa potret integrasi sosial Cina dengan pribumi Jawa sudah lekat dalam ikatan struktur sosial kelas menengah di Jawa. Gambaran ini setidaknya sudah diantisipasi oleh sejarawan Belanda Wertheim dan D.H, Burger, sebagai menempati kelas menengah Jawa. Kesempatan mereka mengambil kelas menengah karena dalam struktur perfeodalan Jawa, agaknya hanya mengenal strata wong gedhe vs wong cilik. Filsafah sosial resmi ekonomi feodal Jawa hanya mengenal prinsip: “kekuasaan identik dengan kekayaan seseorang”.Oleh sebab itu sistim ekonomi-feodal pendapatan diukur berdasarkan besar kecilnya prinsip apanage yang diperoleh seorang penguasa di pusat sampai di daerah. Besarnya kekuasaan akan diukur luas tanah pertanian apanage sebagai gaji imbalan jasa. Dengan demikian kekayaannya senantiasa bisa diukur sekaligus paralel dengan kekuasaan yang menyertainya.

Prinsip ekonomi perdagangan adalah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya dan prinsip ini menjadi simbol kekayaan sebagai simbol status sosial kelas menengah pedagang di jawa. Ditengah struktur sosial resmi perfeodalan prinsip ekonomi apanage berseberangan dengan prinsip perdagangan, oleh sebab itu maka eksistensi kekayaan kaum pedagang senantiasa mengganggu idiologi kekuasaan kaum feodal yang tingkat ekonominya lebih rendah. Ujung-ujungnya maka integrasi sosial masyarakat feodal bertarung untuk melemahkan kedudukan kaum pedagang, sehingga ekologi pemukiman pedagang di kota harus dipinggirkan dalam batas wilayah administratif projo kejawen. Tanpa disadari maka pemukiman para pedagang mengelompok dalam potret ekslusif dalam kampung Laweyan di era Kartasura dan kerajaan Pajang.

Sungguh menjadi polemik kesejarahan ketika kerajaan mataram itu dipindahkan ke kawasan Solo. Polemik ini hampir pararel dengan image yang tercipta antara land mark kota dagang vs kota budaya (kerajaan) dan vs kota kolonial. Artefak kota Solo meninggalkan jejak-jejak sejarah yang kuat dari desain peninggalan lama sebagai kenangan memory kolektif wong Solo. Oleh sebab itu polemik sejarah antara pembenaran hardfact (fakta keras) dan coldfact (fakta lunak) harus ditegaskan kembali untuk menemukan otentisitas.

Menarik kembali intepretasi atas ekologi peradaban bengawan solo, fungsi yang paling benar untuk di intepretasikan adalah munculnya jaringan transportasi bengawan solo untuk kepentingan perdagangan. Maka potret pemukiman kalangan pedagang senantiasa berada dibibir sungai. Komunitas dagang Laweyan tumbuh dalam kebesaran ekonomi lokal Jawa, karena pengaruh transportasi sungai Laweyan. Komunitas pedagang Arab dipasar Kliwon memanfaatkan jaringan sungai kaliwingko dari arah Sukoharjo, komunitas pedagang Belanda dilengkapi beteng perdagangan Groote Modigheijd memanfaatkan ramainya pasar di tempuran kali pepe dan kaliwingko disekitar kreteg gantung . kemudian kampung pecinan pasar Gedhe memanfaatkan bandar perdagangan kali pepe (sekarang gedung BNI’46) Balaikota, sementara itu pedagang Madura yang sekarang menempati kampung sampangan dahulunya bandar perdagangan bengawan semanggi. Para pedagang dari Bali yang bermukim di kampung kebalen adalah cikal bakal perkampungan dagang disepanjang tambak segaran menyusuri kali pepe yang menembus wilayah Mangkunegaran. Interaksi sosial mereka menempatkan relasi sosial dagang yang cukup harmonis seirama dengan lahirnya kerajaan dagang kuno Semanggi dibawah penguasa Joko Sengoro. Berita-berita tertua yang dilansir oleh De Graaf, hubungan antara kerajaan semanggi dengan komunitas pedagang disepanjang kali yang melintas kota Solo (kali laweyan, kaliwingko, kali bathangan-sekarang jalan Slamet riyadi, dan kali pepe, terjalin sangat harmonis, bahkan tidak terjadi berita konflik diantara kepentingan mereka. Tapi sejak geger pecinan Kartasura, kraton dipindah ke Solo menempati kawasan yang tersisa di kedung lumbu, (suatu kawasan rawa-rawa yang dipaksa menjadi situs kraton), maka ekologi sosial komunitas dagang disekitarnya menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena perbedaan idiologi ekonomi antara budaya ekonomi feodal berhadapan dengan ekologi ekonomi komunitas pedagang, seperti dijelaskan diatas.

Lingkungan sosial kampung pecinan pasar gedhe terusik kepentingannya karena eksistensi pasar gedhe harus menjadi bagian dari tata ruang ekologi projo kejawen yang berorientasi pada prinsip kosmologi kraton. Apa sesungguhnya prinsip kosmologi kraton itu? Kraton yang dalam kajian ekologi tata ruang, ditempatkan sebagai center dari suatu kawasan, maka harus dilengkapi fungsi-fungsi tata ruang bangunan yang bersifat mistis legendaris. Dimulai dari pintu gerbang kori brojonolo, bangunan jalan supit urang, bangunan sitihinggil, pagelaran, alun-alun, masjid agung, gapura pamurakan, gapura gladhag, garis poros lurus sampai tugu pamandengan dalem (depan balaikota) dan pasar gedhe, adalah syarat utama tata ruang kraton untuk melengkapi konsep mistis projo kejawen.

Relasi sosial kampung pecinan dalam interest perdagangan agak terganggu oleh keberadaan pasar gedhe yang dalam ekologi projo kejawen dikemas dalam disfungsi ekonomi. Ini adalah interpretasi sejarah atas munculnya idiologi konflik yang mewarnai kota Solo di awal munculnya budaya perkotaan, berupa konflik idée yang memposisikan eksistensi land mark kota dagang berhadapan dengan land mark kota budaya. Dalam dunia kehidupan interaksi sosial para pedagang yang potretnya lintas etnik, sebenarnya relasi sosial mereka yang mencerminkan kehidupan harmonis terjaga selama kepentingan ekonomi mereka tidak terganggu. Namun potret pemukiman yang masing-masing kelompok pedagang yang bersifat lintas ethnic, mencerminkan pencitraan kultur sebagai kaum migran sehingga lahirlah varian ruko, rumah industri laweyan, dan pemukiman etnik yang cukup ekslusif dimata pribumi Jawa. Agaknya potret ini juga menampakkan putusnya relasi sosial karena potret segregasi pemukiman yang memisahkan diri dari lingkup masyarakatnya. Idiologi konflik kota Solo selain dipicu masalah pemukiman yang menampakkan segregasi sosial, agaknya juga dilengkapi oleh varian kecemburuan posisi pribumi Jawa yang tidak memperoleh tempat yang layak dalam tata ruang kota. Karena selama ini potret mereka dalam proses relasi sosial perkotaan senantiasa dialinasikan sebagai wacana fisik dan psikis. Dalam artian relasi sosial pribumi hanya memperoleh haknya sebagai warga buruh kota, sementara kaum bangsawan dan orang kaya pedagang hampir dikategori sebagai tuan tanah dan tuan burger master. Kecemburuan sosial ini melahirkan melemahnya nilai-nilai interaksi sosial warga kota yang pada gilirannya akan membangun basis-basis pemukiman dipinggiran kota. Wacana kearifan lokal, potret segregasi sosial yang melahirkan kecemburuan sosial ini antara pribumi dan non pri, hampir diibaratkan sebagai “ngalah-ngalih-ngamuk-ngobong” , dari kalangan ethnic keturunan muncul pameo mereka selalu dijadikan “kelinci percobaan, kambing hitam dan sapi perahan.” Potret amuk massa pada siklus lima belas tahunan sekali dalam wacana sejarah konflik perkotaan di Solo, sesungguhnya menunjukkan bahwa interaksi sosial diantara masyarakat pedagang, bangsawan dan pribumi Jawa, hampir tidak terjadi interaksi sosial yang wajar. Karena diwarnai oleh kepentingan idiologi konflik dari masing-masing kelas sosial yang masih melekat dalam sejarah kolektif masyarakat kota. Oleh sebab itu maka potret konflik selalu menunjukkan sasaran amuk massa yang ditujukan pada simbol kekayaan dari warga keturunan. Padahal ruko sebagai hunian dan alat perdagangan di kota Solo tidak selamanya dimiliki oleh warga keturunan Cina.

Potret interaksi sosial dari kalangan kelas menengah di kota Solo dalam dimensi kontemporer sekarang ini tidak lagi menunjukkan basis-basis pengelompokan etnik, melainkan menguasai jaringan jalan-jalan protocol dan strategis di kota. Dengan demikian konflik berdasarkan segregasi sosial kaya-miskin lebih dipicu kearah lekatnya kecemburuan sosial perkotaan. Orang kaya hidup berdampingan dengan orang miskin disepanjang jalan strategis, padahal dalam bahasa sosiologis perkotaan mereka bersama-sama membutuhkan pengakuan hak sebagai warga kota. Ketidak percayaan dalam faktor security lingkungan maka rumah orang kaya umumnya dibangun seperti potret beteng kecil, sementara pemukiman kampung ditengah kota diwarnai bangunan portal disetiap gang-gang jalan. Dengan demikian maka potret kehidupan orang kaya yang direpresentasi dari kalangan etnik keturunan, nampaknya gagal membangun aksi integrasi sosial dengan lingkungannya, sementara warga miskin kota tetap pada sikap prejudis anti china karena penguasaan basis ekonomi kota. Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti PMS agaknya hanya wujud dari kamuflase politik dalam aspek cultural saja. Karena eksistensinya juga hanya berwujud eksklusivitas anggotanya yang tetap mencerminkan sebagai lembaga segregasi budaya.

Solo adalah sebuah kota yang unik. Secara geografis, nama Solo menunjuk pada nama sebuah kotamadya di Jawa Tengah seluas 44 km2. Namun Solo juga diklaim sebagai sebuah teritori budaya oleh masyarakat kabupaten di sekelilingnya seperti Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, dan Sragen. Budaya Solo, yang disebut surakartan, bahkan melingkupi wilayah bekas kerajaan Mataram Islam.

Dibanding kota atau daerah lain, Solo tergolong unik. Keunikan Solo dimulai dari aneka ragam “ideologi” yang berkembang di sana. Tidak ada kawasan lain yang mencuat namanya bahkan ke seantero dunia karena keharumannya sekaligus juga “kekelamannya”. Di Solo, segala warna “ideologi” tumbuh dan berkembang bersama. Bahkan secara gurauan, sering dikatakan bahwa Solo adalah sarang segala “ekstrimis”. Ekstrim hijau, untuk menunjuk kepada kelompok garis keras Islam, ada di Solo.

Dalam kaitan ini, pada berbagai kasus, Solo malah sering disebut sebagai sarang teroris. Tetapi justru di wilayah “hijau garis keras” ini, tumbuh aneka “budaya” ekstrim lainnya yang secara ideologis berseberangan. Di Solo misalnya, PKI pernah berkembang pesat dan pernah memegang tampuk kekuasaan lokal. Sementara saat ini, marhaensime juga mengakar kuat yang tercermin dari dominasi PDIP di wilayah eks Karesidenan Surakarta atau yang kini populer dengan sebutan Solo Raya.

Dengan beragamnya ideologi dan kepentingan, Solo terkenal syarat intrik. Manifestasinya adalah rentetan kerusuhan yang menelan korban harta dan jiwa. Mengapa dan bagaimana Solo penuh intrik? Banyak referensi untuk mengetahui hal itu. Salah satunya adalah laporan hasil penelitian PPEP Fakultas Ekonomi UNS mengenai Evolusi Ekonomi Kota Solo.

Berdasar laporan itu, saya tertarik untuk menuliskan sejumlah bagian yang berkaitan dengan fenomena intrik dari generasi ke generasi di wilayah Solo dan sekitarnya. Dalam bagian mengenai sejarah Solo, laporan itu didasarkan pada sejumlah studi yang pernah dilakukan sejumlah sejarawan. Dalam rangkaian tulisan saya mengenai The Solo Intrigue ini, beberapa sumber referensi yang dikutip dalam laporan tidak saya sebutkan. Kalau ada pihak yang berkepentingan mendapatkan laporan secara lengkap, bisa menghubungi saya.

 

 

Dimulai dari intrik Mataram

Sejarah Solo dimulai dari Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alogo (berkuasa dari 1584 sampai 1601) dengan pusat kerajaan di Kota Gede Yogyakarta. Pada masa Senopati ini telah dimulai penaklukan kerajaan-kerajaan yang lain seperti Pajang dan Demak.

Pengganti Penambahan Senopati adalah Panembahan Seda ing Krapyak (1601-1613). Panembahan Krapyak meneruskan usaha penaklukan wilayah sampai ke Jawa Timur. Namun usaha ini belum berhasil, sampai beliau meninggal dunia dan digantikan oleh puteranya, Mas Rangsang, yang bergelar Sultan Agung Hanyakrokusumo (1613-1646).

Sultan Agung merupakan raja terbesar dalam sejarah Mataram Islam. Sultan Agung meneruskan penaklukan daerah sekitarnya yakni Madura (1624) dan Surabaya (1625). Sultan Agung juga berusaha untuk merebut Batavia dari tangan VOC pada tahun 1628 dan 1629, namun semunya berakhir dengan kegagalan.

Sepeninggal Sultan Agung pada tahun 1646, Keraton Mataram Islam dipimpin oleh Amangkurat I. Amangkurat I (1646-1677) memindahkan istana barunya di Plered, tepat di sebelah timur laut ibukota sebelumnya. Raja ini oleh para ahli sejarah dianggap sebagai raja yang buruk perangai. Semua kelompok yang tidak mendukungnya akan dibunuhnya. Tidak ada prestasi yang dapat diukir dalam regim pemerintahan Amangkurat I ini, yang menyebabkan kewibawaan Kerajaan Mataram Islam mulai merosot. Konspirasi untuk menggulingkan raja diprakarsai oleh putera mahkota sendiri, Amangkurat II, yang memerintahkan Trunojoyo untuk memberontak. Pada akhirnya Amangkurat I kalah dan meninggal dunia di Tegal.

Sejak itu, Amangkurat II (1677-1703) menjadi Raja Mataram. Atas bantuan VOC, pada akhirnya Amangkurat II berhasil mengalahkan Trunojoyo. Pada September 1680, Amangkurat II memindah ibukota negara di sekitar daerah Pajang yang diberi nama Kartasura.

Pada tahun 1703, Amangkurat II mangkat dan digantikan oleh puteranya Amangkurat III. Namun tidak semua kerabat istana menyetujui pengangkatan Amangkurat III. Salah satunya adalah pamannya sendiri, Pangeran Puger. Konflik antara putera mahkota dengan paman ini memang sudah berlangsung lama sebelum Amangkurat II meninggal dunia. Ketika itu, untuk melicinkan jalan menjadi raja, Amangkurat II berkerja sama dengan Untung Surapati, musuh besar VOC.

Setelah Amangkurat III naik tahta, Pangeran Puger menghubungi VOC di Semarang dan menceritakan konspirasi Amangkurat III dengan Surapati. Diplomasi Pangeran Puger berhasi meyakinkan VOC dan pada Juni 1704, VOC mengakuinya Pangeran Puger sebagai Raja Mataram yang baru yang bergelar Susuhunan Pakubuwono I (1704-1719). Bulan September 1705, Susuhunan Pakubuwono I berhasil mengalahkan Amangkurat III yang lari bersama dengan Surapati ke Jawa Timur.

Setelah Pakubuwonao I meninggal, ia digantikan oleh puteranya yang bergelar Amangkurat IV (1719-1726). Pada masa ini muncul pemberontakan dari kalangan pangeran. Lagi-lagi VOC berhasil membantu dan mempertahankan raja. Pada Maret 1726, Amangkurat IV jatuh sakit dan mangkat yang kemudian digantikan puteranya yang bergelar Pakubuwono II (1726-1749). Pada masa Pakubuwono II terjadi kerusuhan besar yang dikenal sabagai ”Geger Pecinan” yang menjadi penyebab utama kepindahan Keraton Kartosura ke Keraton Surakarta.

 

Kerusuhan Di Kartasura

Geger Pecinan di Kartosura tidak dapat dilepaskan oleh peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa oleh VOC di Batavia (Jakarta). Pembantaian itu disebabkan oleh akumulasi konflik antara orang-orang Eropa terhadap komunitas Tionghoa di Batavia. Konflik antara orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa di Batavia adalah konflik khas perkotaan di mana para etnis yang hidup berdampingan saling bersaing dalam mencari penghidupan. Kehadiran sejumlah besar orang-orang Tionghoa dari China Daratan menyebabkan suasana Batavia menjadi semakin panas.

Pada tahun 1740, jumlah Tionghoa diperkirakan telah mencapai sekitar 15.000 jiwa atau sekitar 17 % total penduduk di Batavia. Kebanyakan Tionghoa pendatang itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dan sebagian dari mereka menjadi sumber kerentanan sosial dengan semakin meningkatnya aksi-aksi kejahatan di sekitar Batavia. Untuk membatasi semakin meningkatnya komunitas Tionghoa, VOC membuat larangan untuk mencegah banyaknya orang-orang Tionghoa datang ke Batavia.

Sementara, bagi yang telah tinggal di Batavia dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, VOC menangkap mereka dan membuangnya ke Ceylon (Srilangka) atau Kaap de Goede Hoop (Afrika). Yang dibiarkan tinggal di Batavia adalah orang-orang Tionghoa yang telah mempunyai izin tinggal. Untuk mendapatkan izin tinggal, orang-orang Tionghoa harus membayar kepada VOC.

Bahkan ada beberapa pembesar VOC memeras orang-orang Tionghoa dengan meminta bayaran yang sangat mahal. Ini tentu saja meresahkan komunitas Tionghoa di Batavia. Apalagi ketika beredar isu bahwa orang-orang Tionghoa yang ditangkap dan dibawa ke Srilangka dan Afrika itu, sebenarnya di tengah jalan, mereka di lemparkan ke laut, menyebabkan keresahan semakin menjadi-jadi. Situasi ini mendorong orang-orang Tionghoa bersiap melakukan melakukan penentangan kepada VOC.

Pada 7 Oktober 1740, gerombolan-gerombolan orang Tionghoa yang berada di luar kota melakukan penyerangan dan pembunuhan beberapa orang Eropa. Agar orang-orang Tionghoa di dalam kota tidak bergabung dalam kerusuhan itu, VOC melakukan jam malam dan penggeledahan kepemilikan senjata di rumah-rumah orang Tionghoa. Ternyata penggeledahan atas rumah-rumah Tionghoa tidak terkendali lagi. Tembakan membabi buta dilakukan oleh VOC. Pada 9 Oktober 1740 dimulailah pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia.

Diperkirakan orang-orang Tionghoa yang terbunuh sebanyak 10.000 orang. Perkampungan Tionghoa dirampok dan dibakar selama delapan hari. Perampokan baru berhenti setelah VOC memberi premi kepada tentaranya untuk menghentikan penjarahan dan kembali kepada tugas rutinnya. Sementara, orang-orang Tionghoa yang berhasil lolos dari pembantaian di Batavia melarikan diri ke timur, menyusuri sepanjang daerah pesisir bergabung dengan komunitasnya di Jawa Tengah untuk melakukan perlawanan terhadap VOC lebih lanjut.

Pembantaian komunitas Tionghoa di Batavia berdampak sangat besar bagi perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Jawa. Pembantaian ini memunculkan solidaritas yang luar biasa untuk melawan VOC baik kalangan etnis Tionghoa maupun etnis Jawa seperti nanti diwakili oleh Pakubuwono II.

Beberapa komunitas Tionghoa di pesisir juga langsung melakukan perlawanan kepada VOC. Pada Mei 1841, komunitas Tionghoa melakukan penyerangan pos VOC di Juwana. Markas besar VOC di Semarang dan beberapa pos lain di pesisir dikepung. Pada Mei 1741, VOC terpaksa meninggalkan posnya di Demak. Sementara pada Juni 1741, pos VOC di Rembang hendak dikosongkan, tetapi usaha itu gagal, pada bulan Juli personel VOC di sana dibantai.

 

Kemunculan Sunan Kuning

Tanggapan terhadap pembantaian orang-orang Tionghoa juga ditunjukkan oleh Pakubuwono II. Banyak yang menganggap bahwa Keraton Mataram ini memanfaatkan konflik VOC dengan Tionghoa. Namun jelas bahwa dalam konteks keberanian melawan penjajah, respons Pakubuwono II ini merupakan langkah positif. Dan ini mungkin juga salah satu bentuk solidaritas Raja Mataram terhadap kelompok Tionghoa.

Sebenarnya di kalangan istana sendiri telah berkembangan dua pendapat yang bersifat pro dan kontra terhadap rencana Pakubuwono II menyerang VOC bergabung dengan komunitas Tionghoa. Pandangan pertama seperti diutarakan kelompok Patih Natakusuma memilih melawan VOC sebagai sebuah langkah strategis dengan jalan bergabung dengan komunitas Tionghoa.

Kelompok lain dipimpin oleh penguasa daerah pesisir yang berpendapat bahwa dalam peperangan VOC dan Tionghoa, pada akhirnya akan dimenangkan oleh VOC. Maka mereka menganjurkan tidak perlu tergesa-gesa, sebaiknya menunggu sampai VOC terdesak dan meminta bantuan Mataram.

Dua pertimbangan itu menyebabkan Pakubuwono II sempat ragu-ragu. Namun pada akhir Raja Mataram ini lebih memilih pandangan yang pertama yakni segera melakukan penyerangan kepada VOC. Pada November 1741, Pakubuwono II mengirim pasukan dan artileri ke Semarang sebanyak 20.000 orang dan 30 pucuk meriam yang bergabung 3.500 orang Tionghoa mengepung Markas Besar VOC di Semarang.

Selain itu, Pakubuwono II juga menyerang pos VOC di Kartasura yang berhasil membunuh Kapten Johansen van Nelsen dan menghancurkan markas itu.

Dalam posisi sulit, akhirnya VOC mendatangkan bala tentaranya dari Batavia dan meminta bantuan Cakraningrat IV dari Madura. Mereka berhasil memukul mundur kepungan Tionghoa yang dibantu Mataram di Markas VOC Semarang. Bahkan Cakraningrat IV berhasil mengalahkan para pejuang Tionghoa di wilayah timur.

Setelah kekalahan itu, Pakubuwono II baru menyadari bahwa pilihannya untuk mendukung komunitas Tionghoa melawan VOC adalah sebuah tindakan yang keliru. Untuk itu Pakubuwono segera memohon ampun kepada VOC. VOC mengabulkan dan mengirim utusan yang dipimpin Kapten Van Hohendorff ke Kartasura untuk melakukan perundingan. Sementara, Pakubuwono II mengirim juru runding yang dipimpin oleh Patih Natakusuma ke VOC Semarang, namun VOC menangkap Patih itu dan membuang ke luar negeri. Penangkapan dan pembuangan Patih Natakusuma ini atas seizin Pakubuwono II.

Perubahan sikap Pakubuwono II menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Para pejuang anti-VOC baik dari kalangan Jawa maupun Tionghoa merasa telah dikhianati oleh Raja. Situasi ini memunculkan perlawanan pejuang yang lebih hebat baik kepada VOC maupun Pakubuwono II. Bahkan beberapa pangeran istana yang tidak puas dengan Pakubuwono II pun bergabung dalam makar ini. Di antara mereka adalah Pangeran Mangkubumi (kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I) dan Raden Mas Said (kelak menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara).

Isu perlawanan pun berubah dari anti-VOC menjadi anti-Pakubuwono, maka sasaran penyerangannya adalah Keraton Pakubuwono II di Kartasura. Pada tahun awal 1742, para pemberontak itu mengangkat salah seorang pangeran cucu laki-laki dari Amangkurat III yang baru berusia 12 tahun yang bernama Mas Gerendi yang bergelar Amangkurat V atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kuning. Sunan Kuning adalah sebutan sunan yang diangkat oleh komunitas Tionghoa.

Pemberontakan ini berhasil merebut Keraton Kartasura pada bulan Juli 1742, dan Pakubuwono II lari ke Ponorogo. Kenaikan Mas Garendi sebagai Raja Pemberontak yang diangkat oleh Komunitas Tionghoa dan berhasil merebut Keraton Kartosuro telah mengguncangkan sendi-sendi kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Tidak saja dari sudut politik, tetapi juga dapat dipandang dari sudut budaya.

Bahkan kenaikan Mas Garendi itu dihubungkan dengan keyakinan orang Jawa terhadap Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya pernah meramalkan bahwa nanti “orang asing” akan memimpin Jawa “seumur Jagung”. Bahkan seorang intelektual Indonesia yang cukup rasional pun seperti Tan Malaka percaya dengan itu.

(Catatan: Pendapat masyarakat tentang penguasaan Jawa oleh orang Tionghoa yang diwakili oleh Mas Garendi seperti dalam buku Tan Malaka “Aksi Massa” yang terbit pertama kali pada tahun 1920-an, mewakili suasana kebatinan masyarakat pada masa itu. Namun pada tahun 1940-an, terjadi perubahan tafsir ”Ramalan Jayabaya” itu di kalangan masyarakat, karena yang dianggap menguasai Jawa ”seumur jagung” adalah Jepang selama pendudukan dari tahun 1942-1945. Buku Tan Malaka ”Aksi Massa” itu diterbitkan kembali pada tahun 2000.)

 

Keraton Porak Poranda

Secara kebudayaan, kemenangan politik Tionghoa di Kartosuro itu semakin menorehkan luka bagi orang Jawa. Raja dan Kerajaan merupakan simbol penting masyarakat Jawa pada masa itu yang berhasil dikalahkan oleh orang Tionghoa.

Kemenangan Mas Garendi merupakan pengulangan sejarah di mana muncul raja yang didukung oleh orang-orang Tionghoa. Sebelumnya pernah ada raja dari keturunan Tionghoa-Jawa yang bernama Raden Patah yang berhasil mendirikan Kerajaan Demak dan mengalahkan Kerajaan Majapahit.

Dalam pelariannya, Pakubuwono II meminta bantuan kepada VOC dengan memberikan konsesi. Jika bisa kembali menjadi raja, maka dia akan memberikan wilayah pesisir Pulau Jawa kepada VOC. VOC menyetujui dan meminta bantuan kepada Cakraningrat IV untuk melawan para pemberontak. Bersama dengan lasykar Madura, Cakraningrat IV berhasil mengalahkan pemberontak. Dan atas permintaan VOC, Cakraningrat IV menyerahkan Keraton Kartosura kepada Pakubuwono II.

(Catatan: Jasa orang-orang Madura dalam merebut kembali Keraton Kartosuro ini yang menjadi salah satu sebab berkembangnya etnis Madura di Surakarta. Bahkan nanti pada masa Pakubuwono III, orang-orang Madura banyak mengabdi Keraton sebagai prajurit bergabung dengan Lasykar Keraton Lombok Abang. Sebagian besar dari etnis Madura ini bermukim di kampung Madura yang disebut sebagai Kampung Sampangan).

Setelah Pakubuwono II kembali berkuasa, dia segera merealisasi konsesi-konsesi kepada VOC. Di antaranya adalah (1) kedaulatan penuh atas Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara; (2) Raja menyerahkan 5000 koyan (sekitar 8.600 metrik ton) beras setiap tahun untuk selama-lamanya; (3) Patih hanya dapat dipilih dengan persetujuan VOC; (4) ada sebuah garnisun VOC di istana; (5) orang Jawa tidak boleh berlayar ke mana pun di luar Jawa, Madura dan Bali.

Ketika kembali ke Kartasura, pada 21 Desember 1742 Pakubuwono II, mendapati istana dalam keadaan rusak parah. Yasadipura –Pujangga Istana– dalam Babad Giyanti menceritakan suasana memilukan ketika raja kembali ke istananya yang telah rusak. “Raja tampak kelihatan seperti biasanya ketika istana masih kaya raya dan jaya. Tetapi dalam hati sangat bersedih memikirkan keadaan istana beserta segala isinya porak poranda, laksana hilang dibakar oleh musuh yaitu Cina…” Maka, Raja meminta kepada Patih Pringgalaya dan Sindureja serta Van Hohendorf (VOC) segera mencari tempat untuk membangun keraton baru.

Keinginan untuk membangun keraton baru, setelah Karaton Kartosuro rusak parah, bagi Pakubuwono II bukan perkara mudah. Terutama sejak beliau sempat tersingkir dari Keraton Kartosura dan atas bantuan VOC bertahta kembali di Keraton Katosura. Yang jelas mulai saat itu setiap tindakan dan langkah Raja harus mendapatkan izin dari VOC. Beberapa alternatif tempat yang baru telah disampaikan Raja kepada VOC salah satunya adalah kawasan Tingkir Salatiga.

Van Hohendorff melaporkan kepada Kantor Pusat VOC di Batavia tentang keinginan Raja untuk memindahkan Ibu Kotanya pada tahun 1742. Setahun kemudian ada surat dari Gubernur Jenderal Johanes Thedens yang isinya: “Raja berkehendak memindahkan istana: wilayah Tingkir di daerah Salatiga yang direncanakan Raja, sepertinya sangat sesuai dengan yang diharapkan”.

Namun wacana untuk pindah ke wilayah utara Kartosura tidak terwujud, kendati pun mungkin di daerah itu juga terdapat sungai besar yang mengalir dari selatan ke utara yakni Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak. Namun rupanya Pakubuwono II masih ragu-ragu dengan alternatif tempat di kawasan Tingkir Salatiga itu.

Justru beliau pada akhirnya meminta Patih Pringgalaya dan Sindureja serta Van Hohendorf mencari tempat ke daerah selatan. Akhirnya Ketiga orang itu mencoba mencari alternatif daerah ke wilayah selatan. Ada tiga tempat yang menjadi alternatif keraton yang baru yakni Desa Kadipolo, Sonosewu dan Sala.

Menurut Tumenggung Honggowongsi, jika karaton dibangun di Desa Kadipolo di kemudian hari akan makmur, namun karaton akan cepat rusak dan banyak perang saudara. Bahkan Tumenggung Honggowongso meramalkan, jika karaton berdiri di Kadipolo hanya akan berusia maksimal 100 tahun. Sebaliknya jika karaton didirikan di Desa Sonosewu yang berada di sebelah timur Bengawan Sala, menurut Honggowongso tempat ini kurang cocok dan diramalkan hanya akan berusia 120 tahun, banyak perang dan akan kembali ke Agama Hindu Budha. Sementara, kalau keraton didirikan di Desa Sala, menurut Honggowongso akan menjadi keraton besar dan dapat berumur lebih dari 200 tahun.

 

Terusirnya Mas Said

Di luar aspek-aspek spiritual, pemilihan Desa Sala juga mengandung aspek strategis geografis. Tampaknya dari pihak VOC mempunyai visi yang cukup jelas tentang sebuah ibukota negara yang baru yakni harus dekat dengan sungai besar sebagai sarana transportasi. Usulan pertama adalah untuk ibukota baru adalah daerah Tingkir (Salatiga) yang dekat dengan Sungai Tuntang yang mengalir dari Salatiga ke Demak. Pilihan kedua adalah Bengawan Sala yang berhulu di Pegunungan Seribu (Wonogiri) mengalir dari selatan ke utara sampai ke Bojonegoro dan Surabaya.

Dibandingkan Sungai Tuntang, Bengawan Sala lebih menjangkau wilayah yang lebih luar ke arah timur. Apalagi Bengawan Sala, ketika itu, sudah merupakan bandar yang relatif cukup besar yang telah menjadi persinggahan pedagang dari Gresik dan Surabaya sejak zaman Pajang. Selain itu, di sekitar Bengawan Sala sudah terdapat permukiman multi etnis seperti Arab, Tionghoa, Madura dan juga kantor-kantor perdagangan VOC. Pembangunan Keraton Surakarta memakan waktu sekitar 3 tahun yang selesai pada akhir tahun 1745. Penanggungjawab utama pembangunanan adalah Van Hohondorff yang tentu saja menggunakan tenaga-tenaga arsitek dari Belanda.

Sementara para pekerja terdiri atas Wadana, Kaliwon, Panewu, Mantri, Lurah, Bekel dan Jajar. Perpindahan resmi Raja dari Kartosura ke Surakarta terjadi pada 17 Pebruari 1746 yang dianggap sebagai berdirinya Kota Surakarta Hadiningrat.

Perpindahan Keraton dari Kartosura ke Surakarta ternyata tidak menyurutkan konflik politik di Kerajaan Mataram Islam itu. Beberapa pemberontak yang melawan Pakubuwono II masih berjalan seperti antara lain Raden Mas Said yang bermarkas di Sokawati (Sragen). Untuk meredam pemberontakan itu, raja mengumumkan bahwa siapa pun yang dapat mengusir mereka dari Sokawati akan diberi hadiah bertupa tanah sejumlah 3.000 cacah. Pangeran Mangkubumi bersemangat menerima tawaran itu. Pada tahun 1746 dia berhasil mengusir Raden Mas Said dari Sokawati dan menuntut hadiah yang ditawarkan oleh Raja. Akan tetapi, musuh lamanya di istana, Patih Pringgalaya (1742-55) membujuk raja untuk menahan hadiah itu.

Di tengah situasi yang genting, datanglah Gubernur Jenderal VOC dari Batavia Van Imhoff yang semakin memperkeruh suasana. Kedatangan Van Imhoff sebenarnya adalah mengurus kepentingan VOC tentang hak atas pesisir Pulau Jawa sebagai bagian dari perjanjian dengan Pakubuwono II pada tahun 1743. VOC mempunyai hak atas daerah yang sempit di sepanjang wilayah pesisir dan semua sungai yang mengalir ke laut. Namun yang didinginkan oleh VOC lebih dari itu. VOC berkeinginan menguasai seluruh pelabuhan di wilaya pesisir.

Akhirnya Pakubuwono II terpaksa mengabulkan keinginan VOC dengan uang sewa sebesar 20.000 real per tahun. Padahal biasanya para pejabat sjahbandar akan setor ke Karajaan sebesar 94.176 real per tahun. Jadi jumlah yang disepakatai oleh VOC itu sangat sedikit dan merugikan Kerajaan.

Ketika Pakubuwono II memberitahukan hal ini kepada para penasehat dan pangeran, sebagian besar dari mereka tidak setuju, termasuk Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi beranggapan bahwa Raja terlalu lemah di bawah tekanan VOC.

Ketidaksetujuan Mangkubumi itu menyebabkan ketidaksukaan Van Imhoff kepadanya. Maka, dalam kasus pemberian wilayah Sukowati kepada Mangkubumi, Van Imhoff sependapat dengan Patih Pringgalaya mendesak hal itu jangan diserahkan.

Dalam suatu paseban di istana, Van Imhoff mengkritik secara langsung Mangkubumi yang menganggapnya terlalu ambisius dan tidak tahu berterima kasih kepada raja. Kecaman Van Imhoff di muka umum itu sangat menyinggung Pangeran Mangkubumi yang memicu lahirnya pemberontakan besar di Keraton Surakarta pada Mei 1746.

Setelah peristiwa paseban itu, pada malam harinya Pangeran Mangkubumi beserta pengikutnya meninggalkan Surakarta menuju Sokawati bergabung dengan pasukan Raden Mas Said melancarkan pemberontakan. Alasannya, Raja ingkar janji dan Belanda dianggap murang tata atau kurang ajar.

Kolaborasi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said dalam waktu yang singkat mendapatkan pengikut yang banyak. Pada tahun 1747, Mangkubumi memimpin pasukan yang diperkirakan 13.000 prajurit, termasuk di antaranya 2.500 prajurit kavaleri.

 

Mataram Pecah menjadi Dua

Pada tahun 1748, Mangkubumi dan Raden Mas Said menyerang Surakarta kendati tidak berhasil merebut kota itu. Pada saat itu, pasukan VOC dan Kerajaan dalam keadaan lemah, sehingga tidak dapat mengalahkan pemberontak dan hanya dapat bertahan di Ibukota Negara.

Di tengah pemberontakan itu, pada penghujung 1749, Pakubuwono II jatuh sakit. Gubernur Jenderal VOC yang baru yakni Von Hohendorff (1748-54), utusan VOC yang membantu Pakubuwono II merebut kekuasaannya kembali di Kartsura, berangkat ke Surakarta untuk mengawasi berlangsungnya pergantian kekuasaan.

Bertemu dengan kawan lama, Pakubuwono II mengusulkan agar Von Hohendorff sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan atas negara. Maka, dibuatlah perjanjian dengan VOC yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749 yang menyerahkan kedaulatan atas seluruh kerajaan kepada VOC. Raja wafat sembilan hari kemudian. Pada 15 Desember 1749, Van Hohendorff mengumumkan pengangkatan putera mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwono III (1749-88).

Pada waktu bersamaan, Pangeran Mangkubumi di markasnya Yogyakarta juga dinobatkan oleh pengikutnya sebagai Susuhunan Pakubuwono tandingan. Sementara, Raden Mas Said sebagai menjabat sebagai Patih Mangkubuminya. Dengan demikian sejak akhir 1749 itu, Jawa terbagi menjadi dua, antara seorang raja pemberontak dan seorang raja yang didukung oleh VOC. Perbedaannya sekarang ialah pemberontak sangat kuat, sedangkan raja dukungan VOC jauh lebih lemah, sehingga pemberontakan sulit dihancurkan.

Pada tahun 1752, terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Konflik dua pangeran pemberontak itu di satu sisi memperberat VOC namun di sisi lain merupakan peluang VOC untuk menyelesaikan perang berkepanjangan itu. Pada tahun 1754, Gubernur Jenderal Nicolaas Hartingh (1754- 61) menawarkan perundingan kepada Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dijanjikan akan mendapat separoh dari Kerajaan Mataram; mendapatkan separoh dari pembayaran uang sewa 20.000 real tiap tahun; dan VOC bersedia membantu melawan Raden Mas Said.

Pakubuwono III tidak dimintai pendapat tentang pembagian kerajaan ini, tetapi dia juga tidak punya pilihan lain kecuali menyetujuinya. Pada tanggal 13 Februari 1755, Perjanjian Gianti ditandatangani dan VOC mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Peristiwa ini disebut sebagai Palihan Nagari.

Pada perjanjian Gianti itu ditetapkan bahwa baik Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan wilayah negara agung di sekitar wilayah keraton masing-masing sebesar 53.100 karya (bahu atau cacah). Namun untuk daerah-daerah mancanegara atau daerah kekuasaan di luar negara agung, Sultan Hamengkubuwono I mendapatkan daerah sedikit lebih luas dari pada yang diterima Sunan Pakubuwono III. Kemungkinan karena daerah yang diterima Sultan kurang subur dibandingkan yang diterima Kasunanan.

Daerah-daerah mancanegara yang masuk Kasunanan Surakarta adalah Jagaraga, Panagara, separoh Pacitan, Kediri, Blitar, Ladaya, Srengat, Pace (Nganjuk-Berbek), Wirasaba (Mojoagung) Blora, Banyumas dan Kaduwang. Sementara daerah mancanegara yang masuk Kasultanan Yogyakarta adalah Madiun, Magetan, Caruban, separoh Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Ngrawa (Tulungagung), Japan (Mojokerto), Jipang (Bojonegoro), Teras Karas (Ngawen), Kedu, Sela Warung (Kuwu Wirasari) dan Grobogan.

Pembagian daerah ini disesuaikan dengan kepentingan VOC dan untuk melemahkan Kasunanan maupun Kasultanan. Dengan wilayah yang terpencar-pencar itu, kedua kerajaan itu tidak dapat mengorganisasikan kekuasaannya secara optimal dan akan selalu terjadi konflik perbatasan di antara dua kerajaan itu.

 

Sumpah Setia Mas Said

Akhrinya, RM Said bersumpah setia kepada Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Sebagai imbalannya, dia mendapat tanah berikut 4000 cacah dari Pakubuwono III dan bergelar menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara I, namun tidak mendapatkan apa-apa dari Hamengkubuwono I.

Dengan berdirinya Kasultanan Yogyakarta, VOC tinggal menghadapi perlawanan Raden Mas Said yang masih mempunyai pasukan cukup kuat. Pada Oktober 1755, Mas Said berhasil mengalahkan satu pasukan VOC, bahkan pada Februari 1756 hampir berhasil membakar istana baru di Yogyakarta. Namun perlawanan Raden Mas Said menjadi semakin berat karena dia melawan tiga kekuatan sekaligus yakni Surakarta, Yogyakarta, dan VOC.

Akhirnya pada bulan Februari 1757, Raden Mas Said menyerah kepada Pakubuwono III, dan pada bulan Maret pada perjanjian Salatiga, ia resmi mengucapkan sumpah setia kepada Surakarta, Yogyakarta dan VOC. Imbalannya, dia mendapatkan tanah berikut 4000 cacah dari Pakubuwono III dan bergelar menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara I (1757-1795), namun tidak mendapatkan apa-apa dari Hamengkubuwono I.

Berakhirnya perlawanan Raden Mas Said, telah membawa kedamaian di Jawa untuk sementara waktu pada kurun waktu 1757-1825 atau sebelum terjadinya Perang Jawa terbesar yang diprakarsai oleh Pangeran Diponegara. Selama masa yang damai itu, masyarakat Jawa mengalami pertumbuhan yang pesat. Jika pada tahun 1755 penduduk di Surakarta dan Yogyakarta hanya sekitar 690.000 jiwa, maka pada 1795 meningkat menjadi 1,4 sampai 1,6 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk di daerah pesisir Jawa dan Madura tidak lebih dari sekitar 380.000 sampai 490.000 jiwa pada tahun 1755, dan pada tahun 1795 mengalami peningkatan hingga mencapai 1,5 juta jiwa.

Pada era ini, VOC mengalami kemunduran dan akan gulung tikar yang disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, secara internal VOC telah terjadi penyalahgunaan dan korupsi besar-besaran. Kedua, Belanda kalah perang dengan Perancis, sehingga Kerajaan Belanda diambil alih oleh Napoleon Bonaparte dan membentuk negara boneka di sana sejak 1795. Maka secara resmi pada 1 Januari 1800, VOC dibubarkan dan Pemerintah Belanda mengambilalih kekuasaan di Hindia.

Pemerintah Belanda benar-benar memanfaatkan situasi persaingan antar tiga kekuatan kerajaan di Jawa Tengah yakni Keraton Kasunanan, Keraton Kasultanan dan Kadipaten Mangkunegaran. Sementara ketiga kerajaan itu juga mengambil posisi yang berbeda-beda tehadap Pemerintah Belanda.

Ketiga keraton itu mempunyai sikap politik yang berbeda-beda tergantung kepiawaian raja yang memimpin pada masa itu. Secara umum sikap Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dengan Pemerintah Belanda mengalami pasang naik dan surut. Ada beberapa era di mana raja bersifat akomodatif terhadap Belanda, namun ada beberapa yang lain sangat konfrontatif.

Di jajaran Raja Kasunanan Surakarta terdapat Pakubuwono IV (1788- 1820) yang pada mulanya bersifat akomodatif terhadap Pemerintah Belanda, namun pada akhirnya berkomplot dengan Pasukan Sepoy (1814-1815) mencoba melawan Pemerintah Belanda. Namun Gubernur Jenderal Rafles tidak menurunkan Pakubuwono IV, tetapi hanya membuang seorang pangeran yang terlibat dalam gerakan perlawanan itu.

Sementara itu, Pakubuwono VI (1823-1830) secara tidak langsung mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro, maka beliau dibuang ke Ambon sampai wafatnya pada 1849.

Dampak dari Perang Diponegoro dan rencana perlawanan Pakubuwono VI ini adalah pengurangan wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta hingga hanya sebesar Eks Karesidenan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta menjadi sebesar wilayah DIY sekarang ini. Daerah dua kerajaan itu, Kasunanan dan Kasultanan, sejak tahun 1799 disebut sebagai Vorstenlanden, sementara di luar wilayah itu disebut daerah Gubermen.

Demikian pula yang terjadi pada Kasultanan Yogyakarta yakni pasang naik dan surutnya hubungan dengan Pemerintah Belanda tergantung dengan karakter Sultan yang berkuasa pada masanya. Pada masa Hamengkubuwono II (1792-1826) hubungan Kasultanan Yogyakarta terhadap Pemerintah Belanda memburuk. Beberapa kali Hamengkubuwono II melakukan perlawanan kepada Pemerintah. Puncak perlawanannya terjadi pada Juni 1812, ketika Inggris didukung oleh 1200 prajurit berkebangsaan Eropa dan Sepoy India yang didukung oleh 800 prajurit Legiun Mangkunegaran berhasil merebut istana Yogyakarta.

Kemudian Istana Yogyakarta dirampok. Perpustakaan dan arsipnya dirampas. Sejumlah uang diambil dan Hamengkubuwono II dimakzulkan dan dibuang ke Penang. Penggantinya Hamengkubuwono III sangat akomodatif terhadap kepentingan Pemerintah Balanda.

Pada era inilah muncul perlawanan terbesar dalam sejarah perang di Jawa yaitu Perang Diponegoro (1825-30). Patih Natakusuma yang juga saudara kandung sultan, karena membantu tentara Inggris melawan Hemengkubuwono II, mendapatkan hadiah daerah merdeka dengan 4.000 cacah dan dianugerahi gelar Pakualaman I.

Berdirinya Pakualaman menegaskan bahwa pemerintah kolonial telah berhasil merekayasa pembagian Kerajaan Mataram Islam menjadi dua kerajaan senior yakni Kasunanan dan Kasultanan, dan dua kerajaan junior Mangkunegaran dan Pakualaman.

Kadipaten Mangkunegaran adalah kekuatan ketiga yang paling akomodatif terhadap kekuasaan Belanda. Sikap ini diambil karena pada mulanya posisi Mangkunegaran yang paling lemah dibandingkan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta di mata Belanda. Ketika Raden Mas Said diangkat menjadi Mangkunegaran I terdapat ketidakpastian apakah keturunannya akan dapat meneruskan kekuasaanya.

Selain itu, secara politik kekuasaan Mangkunegaran hanya hanya sebagai Adipati, jauh lebih lemah dibandingkan dengan Kasunanan. Di sinilah sikap akomodatif Mangkunegaran dapat dipahami. Bahkan pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Daendels, Mangkunegaran II membentuk ”Legiun Mangkunegara” yakni 1.150 orang prajurit yang terdiri atas pasukan infanteri, kavaleri dan artileri yang dibiayai oleh Pemerintah Belanda. Mangkunegaran II mendapatkan pangkat Kolonel dan diberi 10.000 ryksdaalders lebih setiap tahun sebagai gaji. Legiun ini nantinya akan banyak melaksankan tugas membantu Belanda di antaranya dalam penyerangan Yogykarta (1812), Perang Diponegoro (1825-30) dan Perang Aceh (1873-4).

Keterlibatan Mangkunegaran membantu Pemerintah Belanda dalam perang-perang itu, menyebabkan posisi tawar politik Mangkunegaran menjadi semakin tinggi. Ini mengakibatkan Mangkunegaran merasa tidak lebih rendah daripada Kasunanan, kecuali dalam hal gelar. Ini yang membedakan dengan Pakualaman yang tetap dibawah kendali Kasultanan Yogyakarta. Luas wilayah kekuasaan Pakualaman memang sangatlah sempit dibandingkan dengan Kasultanan Yogyakarta yakni terdiri atas satu kecamatan dalam kota Yogyakarta dan empat kecamatan di Wilayah Kulon Progo.

Sementara itu Pakualaman juga tidak mempunyai pasukan prajurti yang kuat. Memang pada mulanya Belanda akan mendesaian Pakualaman sama dengan Mangkunegaraan dengan membentuk pasukan prajurit yang bernama Korps Pakualaman yang terdiri atas 100 prajurit kavaleri yang berkembangn menjadi 50 prajurit kavaleri dan 100 prajurti infanteri. Namun tidak seperti Legiun Mangkunegaran, Korps Pakualaman ini tidak pernah mempunyai arti penting dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1892. Praktis Pakualaman tetap di bawah bayang-bayang kekuasaan Kasultanan.

Apalagi ketika Mangkunegaran justru mengembangkan aspek bisnisnya yang dapat memperkuat sumber keuangannya, praktis dari sudut ini Mangkunegaran jauh lebih maju daripada Kasunanan karena Kasunanan Surakarata tidak pernah terjun dalam bidang bisnis.

Secara politik, posisi Kasunanan lebih diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai pewaris Kerajaan Mataram paling senior. Namun dari sudut yang lain yakni dalam pengembangan bisnis, Mangkunegara jauh lebih maju. Dengan berkembang bisnisnya, Mangkunegaran mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi Kota Surakarta dan sekitarnya. Perkebunan Mangkunegara membentang di wilayah seperti Karanganyar, Sokawati (Sragen) dan juga Wonogiri. Sementara dua pabrik Gulanya Tasik Madu dan Colo Madu berada di wilayah Karanganyar. Bisnis Keraton Mangkunegaran ini yang memberikan warna tersendiri dalam evolusi ekonomi Kota Surakarta dan sekitarnya hingga sebelum era kemerdekaan.

 

Pro-kontra Swapraja

Intrik, konspirasi dan ketegangan social di Solo sejak era Panembahan Senopati terus berlanjut hingga era kemerdekaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, status daerah kerajaan di Surakarta ditetapkan oleh Presiden sebagai daerah istimewa. Bahkan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan piagam Penetapan Presiden, Pakubuwono XII dan Mangkunegoro VIII ditetapkan sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta.

Namun dalam waktu bersamaan, Pemerintah Republik membentuk Komite Nasional Daerah (KND) sebagai badan legislatif pada September 1945 yang secara konsensus dipimpin oleh eksponen perwira Pembela Tanah Air (PETA) yakni Mr Sumodiningrat.

Atas dasar konsensus itu, KND harus dipimpin oleh eksponen perwira PETA merupakan instruksi dari pemerintah pusat, karena salah satu tugas utamanya adalah melucuti senjata tentara Jepang. Sejak akhir September 1945, KND berhasil memaksa tentara Jepang menyerahkan persenjataanya.Tentu saja, kehadiran KND tidak didukung oleh kalangan keraton baik Kasunanan dan Mangkunegaran. Maka, praktis antara bulan September sampai Oktober 1945 berdiri tiga pemerintahan yakni Kasunanan, Mangkunegaran, dan KND. Bahkan sebuah Pemerintahan Direktorium yang terdiri dari unsur Kasunanan, Mangkunegaran dan KND tidak berjalan, karena Kasunanan dan Mangkunegaran berkeinginan berdiri sendiri.

Situasi instabilitas di Surakarta memunculkan kelompok pro dan anti swapraja. Kelompok pro swaprja membentuk organisasi Perkumpulan Kerabat Surakarta (PKS). Pendukung PKS sebagian besar adalah masyarakat yang masih setia dengan pemerintah kerajaan. Sementara itu, kelompok yang anti swapraja muncul dari berbagai kalangan di antaranya adalah kalangan keraton yang berfikiran moderen, aktivis partai-partai politik seperti PKI, PNI, Murba, PSI dan organisasi massa seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) yang berafilisasi dengan PKI dan Barisan Benteng Surakarta. Mereka menyatukan diri dalam Panitia Anti Swapraja (PAS).

Pertikaian antara kelompok pro dan anti-swapraja terjadi berlarut-larut. Pada akhirnya, Pemerintah Pusat melalui keputusan 15 Juli 1946 menyatakan daerah Surakarta menjadi daerah karesidenan dalam Propinsi Jawa Tengah. Maka, sejak itu hilanglah kesempatan menjadi Daerah Istimewa, seperti halnya Yogyakarta.

Pada bulan Agustus 1946 struktur pemerintahan Karesidenan Surakarta terdiri atas kabupaten, kawedanan dan kelurahan. Karesidenan Surakarta terdiri atas wilayah Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Wilayah Kasunanan mencakup Boyolali, Klaten dan Sragen dan Wilayah Kasunanan yakni Wonogiri dan Karanganyar (Kartodirdjo, 1974: 108-109).

[Catatan: Wilayah Surakarta pada tahun 1950 mendapatkan tambahan 7 kelurahan yakni Karangasem, Kerten, Jajar, Banyuanyar yang semula masuk Kecamatan Colomadu dan Kadipiro, Mojosongo yang semula masuk Kecamatan Gondangrejo. Serah terima berdasarkan No. 7640/I-Secr/50 9, September 1950 dari Residen Surakarta Prodjohardjojo kepada Wali Kota Surakarta Soebakti Poeponoto (Mulyadi et, al, 1999).

Peristiwa politik Surakarta merupakan perubahan struktur tradisional menjadi lebih demokratis dengan meruntuhkan semua status kebangsaan. Dengan ini Keraton Surakarta kehilangan sumber-sumber politik dan ekonomi untuk mendukung status sosialnya. Sementara, Keraton hanya dapat mempertahankan aspek budaya sebagai simbol sosial kultural pusat kebudayaan Jawa.

Berbeda dengan Yogyakarta yang sejak awal telah kemerdekaan ditetapkan menjadi Daerah Istimewa, bahkan sejak Februari 1946 menjadi Ibukota Republik Indonesia. Sebaliknya, Surakarta justru menjadi pusat oposisi tokoh-tokoh kiri/sosialis antara lain seperti Tan Malaka menjadikan daerah ini sebagai basis oposisi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada awal kemerdekaan ini, Yogyakarta menjadi “kota revolusi”, sedangkan Surakarta menjadi “kota oposisi”.

 

Pembunuhan Di Mana-mana

Pada awalnya, begitu mendengar pengumuman tentang kemerdekaan RI, pemimpin Mangkunegaran yakni Mangkunegara VIII dan Susuhunan Sala (Pakubuwana XII) mengirim khabar dukungan ke Presiden RI Soekarno dan menyatakan bahwa wilayah Surakarta (Mangkunegaran dan Kasunanan) adalah bagian dari RI. Sebagai reaksi atas pengakuan ini, Presiden RI Soekarno menetapkan pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

Pada Oktober 1945, terbentuk gerakan swapraja/anti-monarki/anti-feodal di Surakarta, yang salah satu pimpinannya adalah Tan Malaka, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan gerakan ini adalah membubarkan DIS, dan menghapus Mangkunegaran dan Kasunanan. Gerakan ini di kemudian hari dikenal sebagai Pemberontakan Tan Malaka. Motif lain adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai kedua monarki untuk dibagi-bagi ke petani (landreform) oleh gerakan komunis.

Tanggal 17 Oktober 1945, wazir (penasihat raja) Susuhunan, KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerakan Swapraja. Hal ini diikuti oleh pencopotan bupati-bupati di wilayah Surakarta yang merupakan kerabat Mangkunegara dan Susuhunan. Bulan Maret 1946, wazir yang baru, KRMT Yudonagoro, juga diculik dan dibunuh gerakan Swapraja.

Pada bulan April 1946, sembilan pejabat Kepatihan juga mengalami hal yang sama. Karena banyaknya kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan, maka tanggal 16 Juni 1946 pemerintah RI membubarkan DIS dan menghilangkan kekuasaan politik Mangkunegaran dan Kasunanan. Sejak saat itu keduanya kehilangan hak otonom menjadi suatu keluarga/trah biasa dan keraton/istana berubah fungsi sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Jawa.

Keputusan ini juga mengawali kota Solo di bawah satu administrasi. Selanjutnya dibentuk Karesidenan Surakarta yang mencakup wilayah-wilayah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran.

Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintah Kota Surakarta. Secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran.

Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.

 

PKI pun mendominasi

Hasil Pemilu tahun 1955 dapat mencerminkan kekuatan riil partai politik di Surakarta. Jika secara nasional terdapat empat (4) partai besar yang memenangkan Pemilu yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka di Surakarta tidak jauh berbeda. Dari 123.653 suara yang sah, PKI memperoleh 70.808 suara atau 57,26 % . Disusul dengan PNI yang mendapatkan 37,144 suara atau sekitar 30 % lebih, sedangkan Masyumi mendapatkan 13.733 suara atau sekitar 11,10 % dan yang terkecil NU hanya memperoleh 1.998 suara atau 1,61 % . Berdasarkan hasil itu, PKI memenangkan Pemilu di seluruh kecamatan. Kemenangan PKI terbesar diraih di Kecamatan Laweyan.

Kemenangan PKI dalam Pemilu 1955 ini mengantarkan Oetomo Ramelan – seorang kader PKI- terpilih menjadi Kepala Daerah Kotapraja Surakarta pada 17 Februari 1958. Ini membawa konsekuensi bahwa Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Kotapraja Surakarta sebagian besar diisi oleh kader dan simpatisan PKI.

Situasi seperti ini banyak menimbulkan konflik horisontal, karena bagi pihak yang tidak mau bekerja sama dengan PKI akan dilumpuhkan dengan berbagai cara. Tidak jarang situasi konflik ini juga memunculkan bentrokan fisik antara kelompok yang pro dan anti-PKI di tingkat akar rumput.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer dan dimulainya demokrasi terpimpin. Untuk menata kembali sistem pemerintahan dikeluarkan Penetapan Presiden No.5/1960 yang mengubah DPRD Kotapraja menjadi DPRD Gotong Royong. Jumlah anggota DPRD Kotapraja Surakarta tetap 30 orang atau jumlah yang sama dengan hasil Pemilu 1955, tetapi komposisinya berbeda. Jika hasil Pemilu 1955, anggota DPRD murni berasal dari partai politik, 73 pada DPRD GR dibagi dalam dua kelompok yakni ”Golongan Politik” dan ”Golongan Karya”.

Untuk menyiasati ketentuan baru itu, PKI selain mendominasi Golongan Politik, juga menempatkan kadernya di Golongan Karya, sehingga setiap melakukan pungutan suara, PKI selalu menang sampai pada akhirnya era berganti ke Orde Baru.

 

Geger Anti-Cina di Era Kemerdekaan 9(1998)

Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang ditulis beberapa sejarawan sebagai didalangi oleh PKI. Gerakan yang didalangai oleh PKI baik dari sayap militer maupun sipil itu telah membunuh beberapa Jenderal di Jakarta pada tanggal 30 September 1965. Mereka berhasil menguasai RRI dan mengumumkan gerakan makarnya.

Propinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Surakarta pada khususnya yang dikenal sebagai basis PKI merespons gerakan ini dengan cepat. Melalui RRI baik sayap militer yang dipimpin oleh Letkol Iskandar dan sayap sipil yakni Walikota Surakarta Utomo Ramelan mendukung gerakan ini. Maka, sejak itu suasana Kota Surakarta mulai panas dan terjadi konflik horisontal di dalam masyarakat.

Pada tanggal 20 Oktober 1966, Pangdam VII/Diponegoro mengumumkan pembekuan kegiatan PKI dan Baperki, maka memunculkan reaksi yang keras dari kader dan simpatisan partai ini Surakarta. Buruh-buruh Djawatan Kereta Api (DKA) yang tergabung dalam Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) Surakarta melakukan pemogokan. Ini menyebabkan terhentinya hubungan kereta api Semarang-Solo-Jakarta-Surabaya.

Selain itu, pemogokan juga dilakukan di pabrik-pabrik yang serikat 88 kerjanya berafilisasi ke PKI menyebabkan kekacauan semakin menjadi-jadi. Pimpinan Pangdam VII Diponegoro baru dapat mengendalikan Surakarta setelah mendapatkan bantuan tentara dari unsur RPKAD pada tanggal 22 Oktober 1966.

Kendatipun kekuatan PKI di wilayah Surakarta sudah dapat dihancurkan, namun pergolakan sosial politik masih sering terjadi. Pada 6 Nopember 1966 terjadi demonstrasi dan berakhir pada pengrusakan toko-toko milik keturunan Tionghoa di Kawasan Nonongan dan Coyudan. Sampai sekarang tidak jelas apa dan dalang dari peristiwa ini. Diduga, gerakan ini didalangi oleh kelompok ASU dan PKI yang memprovokasi kelompok Islam untuk menyerang pengusaha keturunan Tionghoa. Selain itu, dalam rangka mendukung gerakan anti-PKI, di Surakarta juga berdiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).

Sebagaimana daerah lain, situasi politik di Surakarta juga sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di Jakarta. Beberapa peristwa penting pada masa awal Orde Baru yang terjadi di Jakarta antara lain seperti Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) dan Gerakan Gempur Soeharto pada tahun 1978 juga terjadi di Surakarta. Peristiwa Malari adalah peristiwa anti modal asing di mana momentum aksinya dilakukan ketika kunjungan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Pada mulanya demonstrasi mahasiswa yang dipelopori oleh Dewan Mahasiswa UI berlangsung damai, namun berakhir dengan kerusuhan anti-Jepang di jalan-jalan Jakarta.

Dalam kerusuhan itu terdapat 1000 kendaraan dan 144 gedung rusak terbakar. Disinyalir gerakan mahasiswa yang murni telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang mengrucut kepada pertarungan elit militer antara Jenderal Ali Moertopo dan Soemitro.

Sementara, gerakan “Gempur Soeharto” pada tahun 1977/1978 yang dipelopori Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mengeluarkan buku putih yang mengevaluasi kinerja Presiden Soeharto. Gerakan ini ternyata mendapat sambutan hampir semua Dewan Mahasiswa Universitas se-Indonesia. Inti dari gerakan ini adalah aktivis mahasiswa tidak menyetujui kalau Presiden Soeharto menjadi Presiden kembali.

Untuk itu Pemerintah melakukan penangkapan para aktivis Dema di kampus-kampus dan sebagian dimasukkan ke penjara. Selain itu, pemerintah juga membubarkan Dewan Mahasiswa dan menggantinya dengan Badan Koordinasi Kegiatan (BKK), serta menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang bertujuan membatasi peran politik mahasiswa.

Di luar kejadian skala nasional yang berpengaruh secara regional itu, di Surakarta sendiri juga terjadi konflik lokal yang cukup besar pada era 1980-an. Pada 19 Nopember 1980 terjadi kerusuhan besar di Surakarta dan menjalar ke berbagai kota di Jawa Tengah.

Kerusuhan itu bermula dari masalah sepele yakni serempetan sepeda siswa-siswa Sekolah Guru Olahraga (SGO) sepulang sekolah seorang pejalan kaki di Jl. Jend. Oerip Sumohardjo, persoalannya kemudian bergeser menjadi kerusuhan rasial berupa pembakaran dan pengrusakan toko-toko milik keturunan Tionghoa.

Pada 23 November 1980, Pangdam Diponegoro Mayjen Soekotjo menghimbau agar masyarakat mengendalikan diri ternyata tidak mempan. Terbukti dua hari kemudian, kerusuhan juga melanda Semarang, Purwadadi, Kudus, dan Pati.

 

Akankah Huru-hara Solo Terulang Lagi?

Krisis ekonomi 1997 telah menyebabkan adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dampak dari depresiasi rupiah yang tinggi telah menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok meningkat semakin tinggi dan ada kekhawatiran terjadinya kelangkaan. Situasi ini mengundang aksi mahasiswa Surakarta dari organisasi intra dan ekstra kampus untuk melakukan demonstrasi.

Momentum yang paling pas adalah menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR Maret 1998, di mana mahasiswa menolak Soeharto menjadi Presiden kembali. Mahasiswa semakin kecewa, manakala ternyata MPR tidak memperhatikan sebagian besar suara rakyat dan memilih untuk mengangkat kembali Soeharto sebagai Presiden pada 11 Maret 1998. Demonstrasi mahasiswa semakin menguat dengan tujuan satu supaya MPR menurunkan kembali Presiden Soeharto.

Di Surakarta pada 17 Maret 1998 terjadi insiden para demonstran mahasiswa dengan aparat yang menyebabkan 3 mahasiswa luka berat dan 30 lainnya luka ringan. Pada 25 Maret 1998, unjuk rasa mahasiswa di UNS mengakibatkan 35 mahasiswa luka-luka. Insiden serupa terjadi pada demonstrasi 15 April 1998 di UNS, 17 April 1998 di UNS, 7 Mei 1998 di UMS, dan 8 Mei 1998 di UNS.

Aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai puncaknya ketika terjadi peristiwa di Trisakti yang menelan 4 korban jiwa pada 12 Mei 1998. Oleh sebab itu, dilakukan demonstrasi mahasiswa besar-besaran dari kampus UMS di Pabelan. Pada mulanya demonstrasi hanya di depan kampus UMS, namun rupanya-rupanya banyak masyarakat yang akan bergabung dihalang-halangi oleh aparat. Massa yang diblokir itu, berbalik memasuki Kota Surakarta melalui Jl Slamet Riyadi melakukan tindakan kerusuhan seperti melempar-lempar sampai membakar gedung dan pertokoan yang kebetulan sebagian besar dimiliki oleh pengusaha Tionghoa.

Kerusuhan terjadi selama tiga hari berturut-turut mulai 14 Mei sampai 16 Mei menyebar ke seluruh wilayah Surakarta dan sekitarnya. Obyek-obyek yang dijarah dan dibakar meliputi gedung, bioskop, pusat perbelanjaan, toko strategis di perempatan jalan, bahkan rumah Ketua MPR Harmoko di kompleks perumahan mewah Solo Baru juga menjadi sasaran massa.

Sampai di sini, pertanyaan kembali kepada pertanyaan di awal tulisan tentang Solo Intrigue ini: Mengapa di Solo banyak intrigue yang kemudian meletupkan rentetan kerusuhan yang menelan korban harta dan jiwa? Selama ini, setidaknya ada dua pendapat.

Pertama, terdapat anggapan bahwa kerusuhan di Surakarta terjadi secara periodik siklus 10 sampai 15 tahunan. Pendapat ini menjelaskan bahwa kerusuhan seperti memori kolektif yang diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Generasi terbaru akan melakukan kerusuhan, karena mereka mempunyai memori ketika ia masih kanak-kanak. Asumsi yang mendasari pendapat ini adalah bahwa konflik horisontal di Surakarta merupakan sesuatu yang laten yang setiap saat dapat meletus.

Pendapat yang kedua menyatakan, hampir semua kerusuhan di Surakarta tidak dapat dilepaskan adanya pihak luar yang bermain. Ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta oleh sementara pihak eksternal dianggap masih mempunyai kekuatan sebagai barometer sosial politik di daerah Jawa Tengah. Spekulasi-spekulasi tentang alasan mengapa sering munculnya kerusuhan di Kota Surakarta tetap beredar di kalangan akademisi dan masyarakat.

Menurut saya, berdasar rentetan sejarah Solo sejak jaman kerajaan Mataram Islam, intrik-intrik yang terjadi di Solo yang berbuah aksi kekerasan, pembunuhan dan huru-hara, adalah karena ada benturan kepentingan antar-elite politik, sosial, maupun ekonomi, baik dalam skala lokal maupun nasional. Sementara itu, rakyat bisa digerakkan untuk terlibat dalam intrik ketika mereka merasakan tekanan sosial-ekonomi yang berat. Dengan ikut dalam sebuah gegeran dan huru-hara, mereka berharap bahwa hal itu akan menjadi titik balik ke arah situasi dan kondisi kehidupan yang lebih baik.

Lantas, apakah gegeran di Solo bakal terulang lagi? Ya, jika para elite politik baik lokal maupun nasional tidak tahu diri dan karenanya sampai hati mengorbankan kepentingan rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Ya, jika rakyat terlalu lama berada dalam himpitan dan tekanan berat secara sosial-ekonomi.

sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: