INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT ETNIS CINA DI INDONESIA

Published February 12, 2013 by trioanaksejarah

INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT ETNIS CINA DI INDONESIA

 

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Konflik bernuansa rasial merupakan suatu fenomena penting dan menarik dalam perjalanan sejarah kota Solo. Dari 15 konflik sosial besar yang terjadi selama hampir seabad yang melanda kota Solo, sekitar separuh secara langsung diwarnai dengan konflik rasial sementara sissanya menunjukkan sifat tidak langsung yang terkait dengan konflik ini. Konflik rasial yang terjadi di Solo merupakan peristiwa kompleks yang khususnya melibatkan suatu kelompok etnis tertentu sebagai pendatang dan kelompok etnis lain sebagai penduduk asli, khususnya antara etnis Cina dan etnis pribumi. Meskipun dikotomi demikian belum bisa menjamin kepastian dan kebenaran paradigma polarisasi yang berlaku sejauh ini, yakni adanya sifat permusuhan yang melandasi pandangan antar etnis ini, namun pandangan umum yang merebak ke permukaan adalah konflik Cina versus pribumi.

Dari hasil penelitian berbagai sumber sejauh ini agaknya perlu dibedakan kelompok pribumi mana yang mengambil peranan utama dalam ledakan konflik rasial dengan dampak kerusuhan massal sebagai akibatnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat tidak semua elemen dalam masyarakat pribumi di Solo berperan aktif dalam konflik, bahkan tidak semua unsur kelompok pribumi ini yang mudah terpengaruh oleh pandangan anti pendatang. Di sisi lain faktor-faktor apa yang menyebabkan etnis Cina selalu menjadi sasaran tembak dari kerusuhan yang terjadi. Etnis Cina sebagai suatu pendatang hidup di kota Solo dalam kelompok khusus bersama dengan etnis Eropa, Arab dan bila ada juga kaum pendatang lain, baik domestik maupun asing.

Meskipun mengambil posisi yang sangat menentukan dalam perkembangan sejarah kota Solo, kelompok penduduk Eropa hampir tidak pernah terlibat dalam kasus konflik rasial dengan penduduk pribumi. Mungkin saja ini terjadi berkat posisi mereka yang strategis sebagai penguasa politis sehingga mampu mengerahkan kekuatan untuk menindas setiap gerakan yang melawan mereka, meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya ledakan konflik yang bermotivasi individu. Namun demikian garis batas pemisah yang dilandasi oleh sistem kekuasaan yang ada tidak memungkinkan adanya benturan dan hubungan langsung antara masyarakat Eropa baik para pejabat negara maupun swasta di kota Solo cenderung membatasi diri pada hubungan dengan kalangan elit pribumi terutama keluarga Susuhunan dan Mangkunegaran. Mereka bahkan tidak banyak berhubungan dengan elit cendekiawan pribumi yang banyak melakukan aktivitas di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Solo.

Pada bagian lain terdapat kelompok Timur Asing selain Cina, yakni masyarakat keturunan Arab. Meskipun dikelompokan sebagai golongan Timur Asing, orang Arab lebih banyak berhubungan dengan orang pribumi. Kesamaan agama dan kepentingan ekonomi yang melandasi kehidupan masyarakat Arab lebih mendekatkan mereka dengan kalangan penduduk pribumi daripada dengan penguasa Eropa maupun kelompok Cina. Sejauh perjalanan sejarah sosial Solo diamati, tidak pernah terdengar adanya konflik antara orang Arab dan masyarakat pribumi yang meledak selama masa kolonial. Kecilnya jumlah orang Arab yang bermukim di kota juga mengakibatkan peranan mereka kurang menonjol dari kehidupan sosial kota Solo. Selain itu keterbatasan tinggal yang ditunjuk sebagai daerah pemukiman mereka membuat masyarakat Arab ini ikut tercampur dalam dinamika aktivitas sosial ekonomi masyarakat pribumi.

Dengan melihat penjelasan di atas, sungguh menarik untuk dicermati peranan kelompok minoritas Cina dalam hubungan sosial di kota Solo. Dibandingkan dengan kelompok penduduk Eropa dan Arab, kelompok masyarakat Cina merupakan suatu golongan asing yang banyak bergaul dan berhubungan dengan masyarakat pribumi secara sosial dan ekonomi. Untuk itu dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana pola perkembangan peran kehidupan kelompok Cina ini dalam sejarah kota Solo sampai awal masa pemerintahan Sunan Pakubuwono X, yang diakui sebagai puncak sekaligus akhir dari masa kejayaan pemerintahan Kasunanan Surakarata.

 

B.RUMUSAN MASALAH

Dalam makalah ini, rumusan masalah yang dapat digunakan antara lain :

1. Bagaimana Integrasi masayrakat Cina ?

2. Mengetahui aktivitas ekonomi masayarakat Cina zaman dulu?

3. Bagaimana pasang surut Etnis cina di Surakarta?

 

C.TUJUAN PENULISAN

Makalah ini disusun dengan tujuan :

 

 Untuk mengetahui mengetahui sejarah etnis Cina di Indonesia

 Untuk mengetahui perekonomian etnis Cina di Solo dan Sekitarnya

 Dapat menambah wawasan bagi kita

 Untuk memngetahui Interaksi social yang ada di Cina Solo,Surakarta.

 

 

PEMBAHASAN

A.ETNIS CINA ZAMAN VOC

Setelah berakhirnya geger Pacina (pemberontakan orang-orang Cina terhadap Kompeni Belanda) pada tahun 1742, orang-orang Cina diijinkan kembali berkumpul dan tinggal di Batavia. Mereka datang tersebar di sekitar kota ini, dan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff diberi daerah Glodok sebagai tempat pemukiman pertama bagi orang-orang Cina ini. Dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya pemberontakan itu, orang-orang Cina kini lebih ditertibkan dalam hal pemukiman. Mereka kemudian diberi tempat yang bebas untuk dihuni dengan batas-batas daerah yang telah ditetapkan. Pemukiman khusus bagi orang Cina ini dimaksudkan oleh pemerintah kolonial agar bisa lebih mudah mengawasi aktivitas ekonomi dan segala tindakan sosial komunitas tersebut.

Tindakan Belanda ini segera diikuti dengan penunjukan para pejabat Cina yang diangkat dari kalangan masyarakat tersebut serta dikukuhkan oleh penguasa VOC. Tugas dari pejabat Cina ini adalah bertanggungjawab untuk menyampaikan semua kebutuhan yang diperlukan dari warganya kepada pemerintah Belanda dan sebaliknya menyebarkan keputusan dari pimpinan Belanda yang berhubungan dengan masyarakat Cina kepada warganya. Dengan demikian pejabat Cina di kampung Pecinan ini tidak bisa dianggap sebagai pejabat pimpinan dalam arti birokrat, mengingat mereka tidak digaji dan tidak memiliki wewenang memerintah warganya. Para pejabat Cina tersebut lebih tepatnya bila disebut sebagai koordinator.

Sistim yang diterapkan oleh VOC untuk mengatur orang-orang Cina dalam hal pemukiman dan mobilitas ini diterapkan juga di daerah lain yang telah dikuasai olehnya, seperti kota-kota besar utama di Semarang, Surabaya, Malang, dsb. di kota-kota ini VOC juga menunjuk daerah sebagai tempat pemukiman bagi orang-orang Cina berikut dengan para pejabat dan peraturannya yang mirip dengan di Batavia. Hal serupa juga terjadi di kota-kota menengah lainnya di sepanjang pantai utara Jawa yang dikuasai oleh VOC.

Dalam penerapan pengaturan di Vorstenlanden khususnya Surakarta, kondisi yang dijumpai agak berbeda. Mengingat di wilayah projokejawen ini Belanda tidak mempertahankan kekuasaan secara langsung, melainkan masih terbatas pada kontrak-kontrak politik dan mencegah campur tangan langsung terhadap urusan intern raja-raja Surakarta. Oleh karena itu dalam mobilitas sosial warga khususnya orang-orang Cina, VOC tidak bisa memaksakan peraturan yang berlaku di kota-kota wilayahnya untuk diterapkan di kota Solo. Setelah berakhirnya perang Cina itu, masyarakat Cina diijinkan bermukim di kota Solo sebagai ibukota baru yang dipindahkan dari pusat pemerintahan lama Kartasura. Mereka diberi tempat oleh Susuhunan untuk tinggal di sebelah utara sungai Pepe dekat dengan pasar Besar dan diijinkan untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.

Dengan pemukiman yang tumbuh di sana, kehidupan sosial juga ikut berkembang. Interaksi sosial yang terjadi dengan masyarakat pribumi memberi kesempatan bagi orang-orang dan para pedagang Cina untuk mengenal lebih jauh budaya Jawa. Mereka banyak yang meniru pola pemukiman dan pergaulan hidup orang Jawa. Pada kalangan elit ini orang-orang Cina juga banyak berhubungan dengan para bangsawan dan kerabat kraton di Surakarta. Kehidupan para bangsawan kraton yang sering menuntut pengeluaran melebihi pendapatannya, yang memerlukan tingkat kebutuhan tinggi, menemukan penyelesaian pada beberapa orang Cina kaya yang tinggal di Surakarata. Beberapa orang pangeran dan pejabat istana bahkan banyak terjebak dalam hutang dengan orang-orang Cina ini sehingga harus melepaskan tanahnya atau meminta bantuan kepada Susuhunan untuk menebusnya.

 

B.INTEGRASI MASYARAKAT

Berangkat dari kegelisahan komunitas sosial masyarakat Surakarta yang terangkat dalam forum–forum, dialog dan diskusi intersubyektif, agenda permasalahannya senantiasa menempatkan persoalan konflik perkotaan di Solo yang bersifat laten dan endemic. Wacana dialog dilandasi ketidakpercayaan dan ketidakniscayahan, bahwa lembaran sejarah konflik di Solo menorehkan lembaran hitam, sampai kurang lebih sampai 17 kali amuk massa.

Pusat studi budaya dan perubahan sosial UMS ikut gelisah untuk mengangkat persoalan konflik yang berakar pada masalah laten pri vs nonpri diangkat dalam penerbitan Buletin Kalimatun Sawa edisi ke 4 tahun ini. Topik yang menarik adalah “Pasang Surut Integrasi Sosial Masyarakat Etnis Cina di Surakarta”

Boleh jadi, topik ini sangat menarik untuk dikaji dari sisi sosiologis dengan menerapkan konsep integrasi sosial berdasarkan kepentingan ekonomi perdagangan di kota. Dalam eskalasi yang panjang yang panjang dan bersifat linier maka sejarah integrasi sosial masyarakat Cina di Solo keberadaannya senantiasa terikat pada kepentingan ekonomi perdagangan yang sangat ekskusif menciptakan pemukiman yang menyatu dengan basis perdagangan mereka, yaitu Rumah dan toko (ruko).

Potret sosial pemukiman masyarakat Cina di Solo, tidak ubahnya dengan komunitas etnik yang memiliki kepentingan perdagangan (Madura–Sampangan, Bali-Kebalen, Arab-Pasar Kliwon, Cina-Pecinan , Banjarmasin-Banjar di Serengan, komunitas dagang Belanda di Loji Wetan, Komunitas Pedagang Batik Jawa di Laweyan), juga bersifat eksklusif dalam potret segregasi sosial yang bersifat etnisitas. Sementara etnik Jawa lebih menampakan pemukiman yang menyebar mengikuti alur stratifikasi sosial wong cilik vs wong gedhe, yaitu berada dalam konsep: mbatur tapi lancur, mlincur golek pitutur.

Berangkat dari kegelisahan komunitas sosial masyarakat Surakarta yang terangkat dalam forum–forum, dialog dan diskusi intersubyektif, agenda permasalahannya senantiasa menempatkan persoalan konflik perkotaan di Solo yang bersifat laten dan endemic. Wacana dialog dilandasi ketidakpercayaan dan ketidakniscayahan, bahwa lembaran sejarah konflik di Solo menorehkan lembaran hitam, sampai kurang lebih sampai 17 kali amuk massa.

Pusat studi budaya dan perubahan sosial UMS ikut gelisah untuk mengangkat persoalan konflik yang berakar pada masalah laten pri vs nonpri diangkat dalam penerbitan Buletin Kalimatun Sawa edisi ke 4 tahun ini. Topik yang menarik adalah “Pasang Surut Integrasi Sosial Masyarakat Etnis Cina di Surakarta”

Boleh jadi, topik ini sangat menarik untuk dikaji dari sisi sosiologis dengan menerapkan konsep integrasi sosial berdasarkan kepentingan ekonomi perdagangan di kota. Dalam eskalasi yang panjang yang panjang dan bersifat linier maka sejarah integrasi sosial masyarakat Cina di Solo keberadaannya senantiasa terikat pada kepentingan ekonomi perdagangan yang sangat ekskusif menciptakan pemukiman yang menyatu dengan basis perdagangan mereka, yaitu Rumah dan toko (ruko).

Potret sosial pemukiman masyarakat Cina di Solo, tidak ubahnya dengan komunitas etnik yang memiliki kepentingan perdagangan (Madura–Sampangan, Bali-Kebalen, Arab-Pasar Kliwon, Cina-Pecinan , Banjarmasin-Banjar di Serengan, komunitas dagang Belanda di Loji Wetan, Komunitas Pedagang Batik Jawa di Laweyan), juga bersifat eksklusif dalam potret segregasi sosial yang bersifat etnisitas. Sementara etnik Jawa lebih menampakan pemukiman yang menyebar mengikuti alur stratifikasi sosial wong cilik vs wong gedhe, yaitu berada dalam konsep: mbatur tapi lancur, mlincur golek pitutur.

Mencoba untuk mengamati kedudukan wong cilik di kota Solo dalam struktur masyarakat feodal maka potret pemukiman wong cilik pribumi Jawa menunjukkan fenomena pemukiman ngindung, magersari , kuli kendho, kuli kenceng dan kuli gladhag. Itulah potret sinkronik segregasi sosial wong Solo yang berada dalam fenomena pemukiman eksklusif berdasarkan lintas etnik, bersifat pengelompokan pemukiman dagang dan terciptanya struktur sosial feodal yang tajam antara pemukiman wong gedhe vs wong cilik. Unsur-unsur konflik dikota akan meletus ketika terjadi interest group kalangan enteprenur bergesekan secara politis dengan komunitas feodal dan kolonial.

 

C. AKTIVITAS EKONOMI ORANG CINA

Pada hari Senin tanggal 18 Januari 1819 orang Cina Lolie pengelola gerbang tol dari Pangeran Prangwedono di kota Solo, diadukan karena telah memeras orang-orang pribumi secara sewenang-wenang. Akibat tindakan ini Pangeran Prangwedono mengambil kembali hak sewa gerbang tol (tol porten), dimulut jembatan “jurug” Bengawan Solo meskipun sebenarnya Lolie masih mempunyai hak tersebut selama dua tahun.

Peristiwa tersebut di atas merupakan salah satu contoh dari banyak kasus serupa yang terjadi di wilayah Surakarta, khususnya di kota Solo. Pemborongan sarana umum dari para bangsawan pribumi kepada orang-orang Cina mewarnai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cina ini di Solo setelah palihan nagari . Gerbang tol merupakan salah satu pilihan yang paling menguntungkan untuk dieksploitasi oleh orang-oarang Cina karena mereka bisa menetapkan bea lewat tol tersebut tanpa standard yang berlaku. Sebagai akibatnya setiap tol memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai dari jalur tersebut. Misalnya tol yang mengarah ka pasar besar memiliki standard nilai tertinggi dibandingkan tol tol di jalan biasa, sementara pada jalur yang mengarah ke pasar ini terdapat bebrapa buah gerbang tol masing-masing diborongkan. Dengan demikian kasus pemerasan seperti yang disebutkan dalam contoh di atas bukan merupakan hal langka.

Dengan kondisi tersebut tidak perlu diragukan lagi bahwa pemasukan luar biasa akan dicapai dari pengelolaan gerbang tol ini, karena tanpa standard harga baku eksploitasi bisa berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dari penguasa pribumi yang telah memborong haknya. Korbannya jelas penduduk pribumi yang menjadi konsumen utama dari gerbang tol. Tingginya cukai yang dipungut di tol ini disebabkan oleh pemborongan berlipat ganda bukan hanya oleh satu orang namun bisa satu gerbang tol diborongkan kepada beberapa orang. Sebagai akibatnya pemborong terakhir menerima kewajiban membayar tertinggi, sehingga dia harus menerapkan harga yang tinggi agar bisa menutup semua pengeluarannya.

Pemborongan tol juga diikuti dengan pemborongan berbagai sarana lain seperti pasar, tempat pemotongan hewan, rumah judi, syahbandar pelabuhan sungai, penambangan perahu, tempat penjualan dan pemadatan candu, bahkan termasuk ijin berburu di hutan. Sejauh ini pasar merupakan pilihan strategis setelah tol, mengingat pasar merupakan sentra aktivitas ekonomi yang tumbuh di daerah itu. Ada banyak pungutan di pasar ini seperti beya plingsan bagi penjual kain, beya metu bila akan meninggalkan pasar, beya pesapon dan beya jaga bagi kebersihan dan keamanan, dan beya bango untuk menyewa sebuah tempat di pasar. Setiap biaya ini bisa diborong oleh satu orang, namun kadang kala juga diborong oleh masing-masing individu. Apabila terdapat lebih dari satu pemborong, maka harga yang ditetapkan akan naik.

Sektor persewaan lain yang akan menjadi sasaran orang Cina ini adalah agrobisnis. Dalam bidang ini orang-orang Cina menyewa tanah-tanah apanase milik para bangsawan Jawa untuk memasok pasar-pasar lokal dengan barang-barang hasil bumi domestik. Meskipun masih jauh dibandingkan dengan para pengusaha Eropa yang cenderung mengelola tanah sewaan ini sebagai onderneming, para pengusaha Cina ini memiliki kekuasaan yang luas di tanah-tanah sewaannya. Beberapa dari mereka tampil sebagai tuan tanah (lanlord) model manor Eropa dengan wewenang otonominya yang luas sebagai pengganti para pemegang apanase. Di sini mereka membentuk pasukan sendiri, memungut pajak atas tanahnya, memungut upeti dalam bentuk hasil bumi dari warganya dan menetapkan harga bagi penjualan produk oleh penduduk kepadanya. Namun kadang-kadang ada juga orang Cina yang memborongkan tanah berikut penduduknya yang mereka sewa dari pemegang apanase itu kepada orang Cina yang lain sementara dia sebagai penyewa tetap tinggal di kota Solo.

Semua hasil persewaan dan pemborongan ini berlangsung cukup lama sejak akhir abad XVIII. Meskipun terjadi bencana besar yaitu perang Jawa antara 1825-1830, sampai pertengahan kedua abad XIX pemborongan ini masih terus terjadi. Bahkan pada masa Taman Paksa, ketika monopoli produksi agraria diterapkan oleh pemerintah di wilayah yang langsung dikuasai, posisi orang-orang Cina sebagai pemborong hasil bumi di Vorstenlanden semakin kuat. Mereka kemudian digunkana oleh para pengusaha swasta Eropa yang sulit memperoleh produk komoditi ekspor Eropa akibat tekanan monopoli pemerintah, unutk menutup kekurangan ini dari pemborongan hasil bumi di Vorstenlanden.

Hak-hak yang mereka terima lebih luas memungkinkan operasi bisnis mereka merebak sampai ke pedesaan. Ketergantungan terhadap orang Cina dari para pengusaha pribumi menjadi semakin besar setelah berakhirnya Perang Jawa sebagai sumber kredit bagi mereka. Jika pada awal abad XIX aktivitas ekonomi orang Cina masih terbatas pada pemborongan prasarana tertentu, sejak pertengahan abad XIX sektor kerajinan dan perdagangan pedesaan juga menjadi sasaran bisnis Cina. Di samping memborong hasil bumi dan kerajinan tradisional, orang-orang Cina yang berkeliling di daerah pedesaan juga menjual barang-barang impor kepada penduduk secara kredit (Cina mindring atau klontong). Dengan berdasarkan kepercayaan, interaksi ekonomi tumbuh dan berkembang antara para pedagang Cina ini dengan penduduk pribumi. Meskipun kadang-kadang harus menanggung resiko yang besar bila tidak dibayar atau bahkan nywanya terancam, namun para pedagang Cina ini tetap dengan tekun meneruskan usahanya dan memperoleh keuntungan berlipat ganda.

Perkembangan aktivitas ekonomi Cina di pedesaan Jawa ini begitu pesat sehingga pada perempatan terakhir abad XIX bisa dikatakan bahwa hampir semua sektor perdagangan kecil dan perantara berada di tangan orang Cina. Dengan menyisihkan saingannya orang-orang Arab, para pedagang Cina ini lebih mampu menjalin hubungan baik dengan kalangan bangsawan pribumi. Ini terbukti dari munculnya beberapa orang Cina dalam kehidupan politik di kraton dengan penganugerahan gelar kebangsawanan dari Susuhunan Surakarta dan hidup seperti halnya para bangsawan pribumi dengan hak-hak istimewanya

 

C.PASANG SURUT INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT ETNIS CINA DI SURAKARTA

Integrasi sosial orang Cina di Surakarta, di satu sisi memiliki ruang sejarah yang sangat kompleks dengan potret tipologi pemukimannya yang menunjukkan fenomena kampung dagang pecinan. Di sisi lain keberadaan orang Cina di Solo memiliki rentang panjang sejarah sosial ekonomi yang sangat tua dalam proses integrasi sosial mereka dengan kaum pribumi, hampir boleh dikatakan ekologi sungai yang masih berfungsi sebagai jaringan trasportasi perdagangan, mereka selalu ada mewarnai aktivitas perdagangan yang lintas etnik. Dalam hal ini peradaban besar sungai bengawan solo periode kuno dijaman Mataram Kartasura, orang Cina sudah bermukim dan meramaikan komunitas dagang disana. Orang Jawa dipedalaman selatan Jawa Tengah karena sifatnya yang inklusif menepuk dada sebagai golongan pribumi pada rentang Mataram Kartasura, tapi momentum sejarah “geger pecinan kartasura” , menunjukkan bahwa potret integrasi sosial Cina dengan pribumi Jawa sudah lekat dalam ikatan struktur sosial kelas menengah di Jawa. Gambaran ini setidaknya sudah diantisipasi oleh sejarawan Belanda Wertheim dan D.H, Burger, sebagai menempati kelas menengah Jawa. Kesempatan mereka mengambil kelas menengah karena dalam struktur perfeodalan Jawa, agaknya hanya mengenal strata wong gedhe vs wong cilik. Filsafah sosial resmi ekonomi feodal Jawa hanya mengenal prinsip: “kekuasaan identik dengan kekayaan seseorang”.Oleh sebab itu sistim ekonomi-feodal pendapatan diukur berdasarkan besar kecilnya prinsip apanage yang diperoleh seorang penguasa di pusat sampai di daerah. Besarnya kekuasaan akan diukur luas tanah pertanian apanage sebagai gaji imbalan jasa. Dengan demikian kekayaannya senantiasa bisa diukur sekaligus paralel dengan kekuasaan yang menyertainya.

Prinsip ekonomi perdagangan adalah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya dan prinsip ini menjadi simbol kekayaan sebagai simbol status sosial kelas menengah pedagang di jawa. Ditengah struktur sosial resmi perfeodalan prinsip ekonomi apanage berseberangan dengan prinsip perdagangan, oleh sebab itu maka eksistensi kekayaan kaum pedagang senantiasa mengganggu idiologi kekuasaan kaum feodal yang tingkat ekonominya lebih rendah. Ujung-ujungnya maka integrasi sosial masyarakat feodal bertarung untuk melemahkan kedudukan kaum pedagang, sehingga ekologi pemukiman pedagang di kota harus dipinggirkan dalam batas wilayah administratif projo kejawen. Tanpa disadari maka pemukiman para pedagang mengelompok dalam potret ekslusif dalam kampung Laweyan di era Kartasura dan kerajaan Pajang.

Sungguh menjadi polemik kesejarahan ketika kerajaan mataram itu dipindahkan ke kawasan Solo. Polemik ini hampir pararel dengan image yang tercipta antara land mark kota dagang vs kota budaya (kerajaan) dan vs kota kolonial. Artefak kota Solo meninggalkan jejak-jejak sejarah yang kuat dari desain peninggalan lama sebagai kenangan memory kolektif wong Solo. Oleh sebab itu polemik sejarah antara pembenaran hardfact (fakta keras) dan coldfact (fakta lunak) harus ditegaskan kembali untuk menemukan otentisitas.

Menarik kembali intepretasi atas ekologi peradaban bengawan solo, fungsi yang paling benar untuk di intepretasikan adalah munculnya jaringan transportasi bengawan solo untuk kepentingan perdagangan. Maka potret pemukiman kalangan pedagang senantiasa berada dibibir sungai. Komunitas dagang Laweyan tumbuh dalam kebesaran ekonomi lokal Jawa, karena pengaruh transportasi sungai Laweyan. Komunitas pedagang Arab dipasar Kliwon memanfaatkan jaringan sungai kaliwingko dari arah Sukoharjo, komunitas pedagang Belanda dilengkapi beteng perdagangan Groote Modigheijd memanfaatkan ramainya pasar di tempuran kali pepe dan kaliwingko disekitar kreteg gantung . kemudian kampung pecinan pasar Gedhe memanfaatkan bandar perdagangan kali pepe (sekarang gedung BNI’46) Balaikota, sementara itu pedagang Madura yang sekarang menempati kampung sampangan dahulunya bandar perdagangan bengawan semanggi. Para pedagang dari Bali yang bermukim di kampung kebalen adalah cikal bakal perkampungan dagang disepanjang tambak segaran menyusuri kali pepe yang menembus wilayah Mangkunegaran. Interaksi sosial mereka menempatkan relasi sosial dagang yang cukup harmonis seirama dengan lahirnya kerajaan dagang kuno Semanggi dibawah penguasa Joko Sengoro. Berita-berita tertua yang dilansir oleh De Graaf, hubungan antara kerajaan semanggi dengan komunitas pedagang disepanjang kali yang melintas kota Solo (kali laweyan, kaliwingko, kali bathangan-sekarang jalan Slamet riyadi, dan kali pepe, terjalin sangat harmonis, bahkan tidak terjadi berita konflik diantara kepentingan mereka. Tapi sejak geger pecinan Kartasura, kraton dipindah ke Solo menempati kawasan yang tersisa di kedung lumbu, (suatu kawasan rawa-rawa yang dipaksa menjadi situs kraton), maka ekologi sosial komunitas dagang disekitarnya menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena perbedaan idiologi ekonomi antara budaya ekonomi feodal berhadapan dengan ekologi ekonomi komunitas pedagang, seperti dijelaskan diatas.

Lingkungan sosial kampung pecinan pasar gedhe terusik kepentingannya karena eksistensi pasar gedhe harus menjadi bagian dari tata ruang ekologi projo kejawen yang berorientasi pada prinsip kosmologi kraton. Apa sesungguhnya prinsip kosmologi kraton itu? Kraton yang dalam kajian ekologi tata ruang, ditempatkan sebagai center dari suatu kawasan, maka harus dilengkapi fungsi-fungsi tata ruang bangunan yang bersifat mistis legendaris. Dimulai dari pintu gerbang kori brojonolo, bangunan jalan supit urang, bangunan sitihinggil, pagelaran, alun-alun, masjid agung, gapura pamurakan, gapura gladhag, garis poros lurus sampai tugu pamandengan dalem (depan balaikota) dan pasar gedhe, adalah syarat utama tata ruang kraton untuk melengkapi konsep mistis projo kejawen.

Relasi sosial kampung pecinan dalam interest perdagangan agak terganggu oleh keberadaan pasar gedhe yang dalam ekologi projo kejawen dikemas dalam disfungsi ekonomi. Ini adalah interpretasi sejarah atas munculnya idiologi konflik yang mewarnai kota Solo di awal munculnya budaya perkotaan, berupa konflik idée yang memposisikan eksistensi land mark kota dagang berhadapan dengan land mark kota budaya. Dalam dunia kehidupan interaksi sosial para pedagang yang potretnya lintas etnik, sebenarnya relasi sosial mereka yang mencerminkan kehidupan harmonis terjaga selama kepentingan ekonomi mereka tidak terganggu. Namun potret pemukiman yang masing-masing kelompok pedagang yang bersifat lintas ethnic, mencerminkan pencitraan kultur sebagai kaum migran sehingga lahirlah varian ruko, rumah industri laweyan, dan pemukiman etnik yang cukup ekslusif dimata pribumi Jawa. Agaknya potret ini juga menampakkan putusnya relasi sosial karena potret segregasi pemukiman yang memisahkan diri dari lingkup masyarakatnya. Idiologi konflik kota Solo selain dipicu masalah pemukiman yang menampakkan segregasi sosial, agaknya juga dilengkapi oleh varian kecemburuan posisi pribumi Jawa yang tidak memperoleh tempat yang layak dalam tata ruang kota. Karena selama ini potret mereka dalam proses relasi sosial perkotaan senantiasa dialinasikan sebagai wacana fisik dan psikis. Dalam artian relasi sosial pribumi hanya memperoleh haknya sebagai warga buruh kota, sementara kaum bangsawan dan orang kaya pedagang hampir dikategori sebagai tuan tanah dan tuan burger master. Kecemburuan sosial ini melahirkan melemahnya nilai-nilai interaksi sosial warga kota yang pada gilirannya akan membangun basis-basis pemukiman dipinggiran kota. Wacana kearifan lokal, potret segregasi sosial yang melahirkan kecemburuan sosial ini antara pribumi dan non pri, hampir diibaratkan sebagai “ngalah-ngalih-ngamuk-ngobong” , dari kalangan ethnic keturunan muncul pameo mereka selalu dijadikan “kelinci percobaan, kambing hitam dan sapi perahan.” Potret amuk massa pada siklus lima belas tahunan sekali dalam wacana sejarah konflik perkotaan di Solo, sesungguhnya menunjukkan bahwa interaksi sosial diantara masyarakat pedagang, bangsawan dan pribumi Jawa, hampir tidak terjadi interaksi sosial yang wajar. Karena diwarnai oleh kepentingan idiologi konflik dari masing-masing kelas sosial yang masih melekat dalam sejarah kolektif masyarakat kota. Oleh sebab itu maka potret konflik selalu menunjukkan sasaran amuk massa yang ditujukan pada simbol kekayaan dari warga keturunan. Padahal ruko sebagai hunian dan alat perdagangan di kota Solo tidak selamanya dimiliki oleh warga keturunan Cina.

Potret interaksi sosial dari kalangan kelas menengah di kota Solo dalam dimensi kontemporer sekarang ini tidak lagi menunjukkan basis-basis pengelompokan etnik, melainkan menguasai jaringan jalan-jalan protocol dan strategis di kota. Dengan demikian konflik berdasarkan segregasi sosial kaya-miskin lebih dipicu kearah lekatnya kecemburuan sosial perkotaan. Orang kaya hidup berdampingan dengan orang miskin disepanjang jalan strategis, padahal dalam bahasa sosiologis perkotaan mereka bersama-sama membutuhkan pengakuan hak sebagai warga kota. Ketidak percayaan dalam faktor security lingkungan maka rumah orang kaya umumnya dibangun seperti potret beteng kecil, sementara pemukiman kampung ditengah kota diwarnai bangunan portal disetiap gang-gang jalan. Dengan demikian maka potret kehidupan orang kaya yang direpresentasi dari kalangan etnik keturunan, nampaknya gagal membangun aksi integrasi sosial dengan lingkungannya, sementara warga miskin kota tetap pada sikap prejudis anti china karena penguasaan basis ekonomi kota. Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti PMS agaknya hanya wujud dari kamuflase politik dalam aspek cultural saja. Karena eksistensinya juga hanya berwujud eksklusivitas anggotanya yang tetap mencerminkan sebagai lembaga segregasi budaya.

 

KESIMPULAN

Kehidupan di kota Solo hampir juga mencerminkan lahirnya kehidupan budaya perkotaan. Di akhir abad 19 bersambungan dengan awal abad 20, hampir disebut era tumbuhnya budaya perkotaan.. Potret ini juga menunjukkan kecemburuan sosial karena munculnya dikotomis budaya kota dan desa. Dalam filsafah pandangan hidup masyarakat feodal Jawa dikotomis desa-kota hampir pararel dengan struktur sosial wong gedhe vs wong cilik. Diluar ekosistem itu juga lahir kelas menengah pedagang yang melahirkan pertumbuhan ekonomi kota untuk menggantikan system ekonomi apanage. Perseteruan diantara kelas-kelas sosial feodal dengan lahirnya kelas menengah pedagang yang pada gilirannya melahirkan kecemburuan yang seimbang dengan potret segregasi sosial berdasarkan etnik. Gagalnya warga etnik keturunan Cina untuk membangun proses integrasi sosial, agaknya dijadikan alasan lahirnya kecemburuan kaya-miskin masyarakat yang pararel dengan struktur masyarakat feodal yang melahirkan tipologi wong gedhe vs wong cilik. Leburnya komunitas kampung Bali menjadi Kebalen, komunitas Madura menjadi kampung Sampangan, komunitas Banjar menjadi kampung Banjar Serengan, agaknya tidak diikuti secara diakronik sejarah sosial kalangan kampung Pecinan di Pasar Gedhe sebagai usaha integrasi sosial. Memang muncul fenomena kampung mbalong sebagai wujud asimilasi Cina-Jawa, atau dalam bahasa local disebut keturunan “ampyang” yaitu kacang Cina gula Jawa, tapi fenomena sosial masyarakat mbalong agaknya bukan hasil dari keinginan untuk warga keturunan Cina melakukan proses integrasi sosial. Dengan demikian maka hampir boleh dikatakan eksistensi warga keturunan etnik Cina di Solo bisa dikategorikan sebagai falsafah kehidupan diatas gabus mengapung di negeri seberang.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_files/swf/f116.swf

http://www.kompas.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Integrasi_sosial

http://jibis.pnri.go.id/artikel/ilmu-ilmu-sosial/thn/2007/bln/03/tgl/05/id/925

http://iccsg.wordpress.com/2006/01/23/perilaku-ekonimi-etnis-cina-di-indonesia-sejak-tahun-1930-an-fr-wulandari/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: